Mahasiswa Sumut Serukan Aksi Desak Penuntasan Kasus Korupsi Perpustakaan Labura

Akan Gelar Aksi, GMPK Sumut Desak APH Periksa Kadis Perpustakaan Labura Dugaan Korupsi Bangunan. Foto Ilustrasi.
Medan - Gerakan Mahasiswa Pemerhati Korupsi (GMPK) Sumatera Utara akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin, 17 Maret 2025, untuk menuntut penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pembangunan gedung Perpustakaan Umum di Labuhanbatu Utara.
Aksi ini fokus pada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Labura, Abdi Yoso, serta pihak rekanan berinisial ASW yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam selebaran yang beredar luas, GMPK Sumut menuntut transparansi penuh dalam pengusutan kasus ini, dengan tudingan adanya penyimpangan dana yang signifikan dalam proyek pembangunan gedung tersebut.
Aksi dimulai pukul 07.00 WIB di kampus-kampus masing-masing, dilanjutkan menuju Lapangan Merdeka pada pukul 08.00 WIB, Kantor DPRD Sumut pukul 09.00 WIB, Kejaksaan Tinggi Sumut pada pukul 12.00 WIB (dengan makan siang bersama), dan berakhir di Markas Polda Sumut pukul 15.00 WIB.
Empat koordinator aksi, yaitu AZ. Panjaitan, Gunawan, Dian, dan Josua Nababan, menyerukan penghentian generasi koruptor dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Mereka menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari upaya menanggulangi maraknya dugaan korupsi yang kian meresahkan masyarakat Sumatera Utara.
Sebelumnya, mahasiswa dari organisasi Gema Pena juga telah mengeluarkan surat serupa pada 21 Januari 2025, meminta Polda Sumut dan Kejati Sumut untuk memeriksa Kadis Perpustakaan Labura terkait dugaan korupsi proyek pembangunan gedung perpustakaan tersebut.
Sigapnews.co.id mencoba mengkonfirmasi tanggapan dari Kadis Perpustakaan Labura, Abdi Yoso, pada 10 Februari 2025 melalui aplikasi WhatsApp. Namun, hingga berita ini diturunkan, Abdi Yoso belum memberikan respon, terkesan menghindar dari pertanyaan yang diajukan.
Aksi mahasiswa ini menambah sorotan terhadap kasus korupsi di Sumut, sekaligus mempertegas komitmen mereka dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. (Red)
Editor :Tim Sigapnews