Dianggarkan Miliaran, PLTS Dinkes Purwakarta Diduga Gagal Fungsi

PURWAKARTA - Temuan di lapangan mengungkap kondisi memprihatinkan. Sejumlah unit PLTS yang dipasang di Puskesmas (PKM) justru tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Bahkan, alih-alih menjadi sumber energi alternatif, sistem tersebut diduga bergantung pada pasokan listrik dari PLN untuk bisa menyala.

Awak media yang melakukan pemantauan langsung menemukan kejanggalan teknis yang cukup mencolok. Sistem PLTS yang seharusnya menopang kebutuhan listrik bangunan, justru mengalami ketidaksesuaian voltase. Akibatnya, sinkronisasi daya gagal total dan fungsi efisiensi energi yang dijanjikan tidak tercapai.

Beberapa Puskesmas yang ditemukan mengalami masalah di antaranya PKM Kiarapedes, Pasawahan, Jatiluhur, Mulyamekar, hingga Sukasari. Di lokasi tersebut, unit PLTS dilaporkan tidak difungsikan sama sekali karena berpotensi menimbulkan gangguan pada jaringan listrik yang ada.

Selain persoalan teknis, masalah administrasi juga mencuat. Hingga kini, sejumlah unit PLTS belum tercatat secara resmi sebagai aset Puskesmas. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa perencanaan proyek tidak dilakukan secara matang sejak awal.

Ketua DPC Repdem Purwakarta, Asep Yadi Rudiana, turut angkat bicara terkait temuan ini. Ia menilai ada indikasi serius yang mengarah pada potensi kerugian negara.

 “Harga riil di pasaran jauh lebih rendah dibanding nilai kontrak proyek ini. Ada selisih besar yang patut diduga sebagai kerugian negara,” tegas Asep yang akrab disapa Asep Bentar.

Ia juga menyoroti profil penyedia proyek yang dinilai tidak wajar berdasarkan hasil penelusuran. Menurutnya, kondisi ini bisa mengarah pada dugaan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 603 KUHP Baru terkait perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara.

“Kami meminta Aparat Penegak Hukum segera turun ke lapangan dan melakukan penyidikan khusus atas temuan ini,” tambahnya.

Jika tidak segera ditindaklanjuti, proyek ini dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol pemborosan anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta maupun penyedia proyek belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Investigasi lanjutan masih terus dilakukan untuk mengungkap fakta secara menyeluruh.