Kapolri Tegaskan Kasus Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar Diusut Tuntas

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan Polri akan mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga makar yang menyeret sejumlah oknum pejabat tinggi Polri. Penyidik Bareskrim diminta bekerja optimal dan mengungkap perkara berdasarkan fakta serta alat bukti.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri usai mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kapolri mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Suyudi.

Ia menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Dugaan penyadapan ilegal itu disebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.

Menurutnya, pengusutan perkara tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut keresahan masyarakat serta pimpinan negara, termasuk Presiden RI.

"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ungkapnya.

Kapolri meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik Bareskrim untuk menuntaskan seluruh rangkaian penyidikan.

"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, dalam Raker tersebut, Polri juga memaparkan perkembangan penanganan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Selain itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta atau permufakatan jahat untuk melakukan makar.

Polri menegaskan pendalaman perkara terus dilakukan guna mengungkap dugaan perbuatan serta pihak-pihak yang terlibat berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan penyidik.