Dua Hari Didemo, Kepsek SDN 017 Balam Sempurna Didesak Mundur

ROHIL — Puluhan wali murid SDN 017 Balam Sempurna Kota, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), menggelar aksi damai selama dua hari, 17-18 September 2026

Wali murid mendesak Kepala SDN 017 Iriana Wati mundur atau dimutasi karena menilai pengelolaan dana BOS perlu dibuka secara transparan dan mempertanyakan pembangunan ruang kelas baru (RKB) dari DAK 2024 yang hingga kini belum tuntas.

Aksi berlangsung di lingkungan sekolah dan berjalan tertib. Wali murid membawa poster berisi tuntutan agar pihak sekolah menjelaskan penggunaan dana BOS sekaligus alasan pembangunan RKB yang mangkrak.

“Kami wali murid meminta Bu Kepsek transparan tentang dana BOS dan penggunaannya, juga mengenai RKB dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 yang tidak selesai ini apa penyebabnya,” ujar salah seorang peserta aksi.

Kondisi RKB yang belum selesai berdampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar. Sejumlah siswa disebut masih menggunakan ruang kelas darurat berbahan papan yang dinilai wali murid tidak layak untuk proses pembelajaran.

Desakan pergantian kepala sekolah juga menguat dalam aksi tersebut. Warga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil menindaklanjuti aspirasi mereka.

“Kami minta Kepsek SDN 017 mundur atau mutasi. Untuk itu Disdikbud Rohil hendaknya mendengarkan aspirasi ini,” kata warga.

Iriana Wati yang telah menjabat sekitar tujuh tahun akhirnya memberikan penjelasan setelah sebelumnya memilih tidak berkomentar.

“Benar ada RKB yang tidak siap dibangun dari DAK 2024 lalu, itulah penyebab siswa belajar di kelas darurat,” ujar Iriana.

Ia menyebut persoalan tersebut sebelumnya telah membawanya ke Komisi D DPRD Rohil. 

Iriana juga mengaku pernah dipanggil Penjabat Kepala Dinas Pendidikan Rohil Riwansyah ketika HM Nurhidayat selaku kepala dinas sedang menunaikan ibadah haji.

Penggiat sosial Rudi turut menyoroti kondisi sekolah tersebut. Ia meminta persoalan pembangunan RKB diperiksa secara serius.

“Kita prihatin melihat kondisi SDN 017 Balam Sempurna Kota, apalagi bangunan RKB terbengkalai. Kita minta APH menindaklanjuti ini. Siapapun mesti bertanggung jawab atas penggunaan uang negara,” tegas Rudi, Sabtu (19/9/2026).

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rohil mengenai tuntutan wali murid maupun penyebab pembangunan RKB dari DAK 2024 tersebut belum selesai.