Ancaman Aliansi Intelijen Global, Indonesia Hadapi Ujian Kedaulatan Digital

JAKARTA - Di tengah derasnya arus globalisasi informasi dan meningkatnya ancaman perang siber, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara kini menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan kedaulatan digital nasional. 

Perkembangan aliansi intelijen global seperti Five Eyes, SIGINT Seniors Europe (SSEUR), dan SIGINT Seniors Pacific (SSPAC) menunjukkan bahwa pertukaran data antarnegara bukan lagi sekadar urusan keamanan, melainkan instrumen geopolitik yang menentukan kekuatan strategis dunia.

Berdasarkan laporan World Cyber Intelligence Review 2025, lebih dari 70 persen jalur internet internasional di Asia Tenggara melewati perairan Indonesia melalui kabel optik laut yang terhubung ke pusat data global. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi rawan terhadap intersepsi data oleh pihak asing.

Peneliti keamanan siber nasional, T. A. Gani, menyebut ancaman tersebut sebagai bentuk baru kolonialisme digital.

“Kita menghadapi situasi di mana data warga dan komunikasi strategis dapat diakses melalui jaringan global. Tanpa pengawasan siber yang kuat, kedaulatan digital Indonesia bisa bocor tanpa disadari,” ujarnya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Konsep kedaulatan digital menurut teori Pierucci (2025) menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengontrol infrastruktur digital dan data yang melewati wilayahnya. Namun, lemahnya regulasi dan keterbatasan teknologi pengawasan nasional membuat Indonesia masih rentan. 

Dokumen Edward Snowden tahun 2013 bahkan mengungkap keterlibatan NSA Amerika Serikat dalam memantau komunikasi di kawasan Asia Tenggara melalui jaringan Five Eyes, yang menunjukkan potensi pelanggaran kedaulatan data lintas negara.

Pakar hubungan internasional, Dr. F. G. Prasidya, menilai langkah strategis Indonesia harus dimulai dari diplomasi intelijen dan peningkatan kemampuan teknis SIGINT (Signals Intelligence).

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengamat pasif. Negara harus menjadi aktor aktif dalam pertukaran intelijen global agar kepentingan nasional tetap terlindungi,” tegasnya.

Sejumlah inisiatif telah disiapkan pemerintah melalui Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk pengembangan sistem Early Warning System nasional serta perluasan kerja sama ASEAN Cybersecurity Cooperation (ACSC) untuk memperkuat pertahanan siber kawasan.

Namun, tantangan tetap besar. Negara-negara seperti Singapura dan Australia, yang tergabung dalam SSPAC, telah lebih dulu mengoperasikan sistem peringatan dini terhadap ancaman siber lintas negara. Indonesia baru memasuki tahap implementasi konsep.

Jika langkah penguatan intelijen digital, diplomasi siber, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat diwujudkan secara terpadu, Indonesia berpeluang besar menjadi poros keamanan siber Asia Tenggara. Tanpa strategi tersebut, Indonesia berisiko hanya menjadi “penonton” dalam pertarungan geopolitik digital yang kian kompleks.

Profil Penulis

Ruben Cornelius Siagian adalah seorang peneliti, akademisi, dan penulis opini yang aktif dalam bidang kebijakan publik, geopolitik, dan keamanan strategis Indonesia. Gaya tulisannya dikenal tajam dan analitis, menyoroti dinamika hubungan antara kekuasaan, teknologi, serta arah kebijakan nasional di tengah konstelasi global yang terus berubah. Melalui berbagai media seperti VIVA.co.id, Kabar Aktual, Times Jakarta, dan Tandaseru.com, Ruben kerap membahas isu-isu penting mulai dari politik luar negeri, keamanan nasional, ekonomi politik, hingga implikasi strategis kecerdasan buatan terhadap kedaulatan negara.'

Dalam dunia akademik, Ruben aktif melakukan riset yang berfokus pada analisis intelijen, kebijakan luar negeri, serta isu-isu nuklir dan energi global. Ia turut menulis sejumlah publikasi ilmiah bersama peneliti lain, seperti M. H. Rajagukguk dan B. Gunawan. Salah satu karyanya yang menonjol adalah “Analysis of the Evolution of the Conference on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) 2012–2024: A SWOT Method Approach in Understanding Global Political and Security Dynamics”, yang dipresentasikan dalam International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS) dan diterbitkan oleh Atlantis Press pada tahun 2025.
Selain itu, Ruben juga menulis kajian geopolitik seperti “Investigating the Iran Presidential Helicopter Crash (2024): Causes, Geopolitical Dynamics, and Policy Impacts”, yang membedah peristiwa jatuhnya helikopter presiden Iran dari perspektif kebijakan dan politik internasional. Ia turut meneliti peran energi nuklir dalam mencapai solusi energi berkelanjutan bersama tim peneliti di Jurnal Lemhannas RI, serta menyoroti tantangan ratifikasi Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) di berbagai kawasan dunia melalui publikasi di Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ).

Di bidang kebijakan nasional, Ruben juga berkontribusi dalam riset sosial-hukum seperti “The Urgency of the Indigenous Peoples Bill: Developing a Legal Framework for the Protection of Environmental Activists in Indonesia”, yang diterbitkan dalam Jurnal Pertahanan tahun 2025. Penelitian tersebut menegaskan komitmennya terhadap isu-isu keadilan sosial, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan.
Sebagai penulis opini, Ruben kerap menyuarakan pandangan kritis terhadap arah politik dan ekonomi Indonesia, antara lain melalui artikel “Abdi Negara Vs Algoritma dan Perang Kedaulatan di Era AI”, “Purbaya dan Dialektika Baru Politik Ekonomi Indonesia”, serta “Ambisi Kosong Indonesia di Piala Dunia 2026 Akibat Strategi Gagal dan Kepentingan Politik”. Dalam setiap tulisannya, ia menampilkan sintesis antara analisis akademik dan refleksi kebijakan yang relevan dengan kondisi aktual Indonesia.

Berasal dari Medan, Sumatera Utara, Ruben Cornelius Siagian menempati posisi unik di antara generasi muda peneliti Indonesia yang menggabungkan disiplin ilmu sosial, intelijen strategis, dan kajian kebijakan publik. Melalui karya ilmiah dan opini kebangsaannya, ia berupaya mendorong diskursus intelektual yang lebih kritis, independen, dan berorientasi pada kepentingan nasional Indonesia di tengah arus global yang kian kompleks.