KPU Kuansing Bantah Isu Jadi PPS Rekomendasi Kades
Divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisifasi Masyarakat dan SDM-KPU Kuansing Wigati Iswandiari
SIGAPNEWS.CO.ID/TELUK KUANTAN- Tahapan perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuantan Singingi sudah dimulai dilaksanakan sejak tanggal 18-24 Pebruari 2020, namun beredar isu bahwa perekrutan anggota PPS yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah diisi oleh orang tertentu melelui rekomendasi dari masing-masing kepala desa
Praktis dalam hal ini menimbulkan spekulasi di masyarakat, dimana dalam proses seleksi serta penetapan anggota PPS sudah menjadi final bagi setiap kepala desa
Terkait dengan isu yang beredar tersebut, Divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisifasi Masyarakat dan SDM KPU Kuansing Wigati Iswandiari mengatakan, tahun 2020 bahwa tidak diminta persyaratan terkait usulan atau rekomendasi dari kepala desa untuk calon anggota PPS.
Dikatakan Wigati, sebelumnya memang pernah ada di PKPU nomor 3 tahun 2015 pasal 37 dan pasal tersebut sudah dihapus dengan keluarnya PKPU nomor 13 tahun 2017 tentang pembentukan kata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
"Juga diperbarui oleh PKPU RI dengan skala 66 tahun 2020 tentang ketentuan bahwa syarat mengenai usulan atau penerapan dari kepala desa itu sudah tidak dipakai lagi atau sudah dihapus untuk persyaratan PPS di tahun 2020" ungkap Wigati Iswandiari.
"Ini adalah langkah maju karena sekarang itu sudah tidak perlu lagi rekomendasi dari Lurah ataupun Kades,†ujarnya lagi
Sekarang kita mengacu pada undang-undang yang baru saja disahkan dan tentunya ada perubahan-perubahan yang bisa memudahkan atau menguatkan penyelenggara Pilkada.
Seleksi terbuka ini dilakukan sebagai upaya untuk mengukur kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian dari calon penyelanggara pemilu,†ucapnya.
Namun, ia mengakui, setiap daerah menghadapi kendala masing-masing. Kendala itu di antaranya mencari petugas yang memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam undang-undang yaitu tingkat pendidikan, kecakapan, dan kemampuan membaca serta berhitung.
Selain itu, jika dalam aturan sebelumnya Anggota PPK maupun PPS memiliki usia minimal 20 tahun, maka aturan tersebut dirubah menjadi minimal 20 tahun.
“Jadi mereka yang memiliki usia minimal 20 tahun boleh menjadi penyelenggara pemilu karena pada usia tersebut dinilai sudah memiliki kedewasaan dan punya integritas,†katanya lagi.
Mengakhiri pembicaraan kepada media sigapnews.co.id Wigati Iswandiari mengajak kepada seluruh masyarakat Kuansing agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati 2020 mendatang.
Liputan : R. A
Editor :Tim Sigapnews
