Kades Jalur Patah Dilaporkan, Terkait Tumpang Tindih Pembangunan ADD 2019.
Photo Bangunan MDA Desa Jalur Patah
SIGAPNEWS.CO.ID/TELUK KUANTAN- Nilai Alokasi Dana Desa (ADD) oleh peTmerintah pusat untuk terus membangun Desa terus naik. Sayangnya, alokasi yang diberikan kurang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Sebagian besar Pembangunan justru dikerjakan ulang oleh pihak desa, dengan demikian, banyak pemanfaatan dana desa yang justru tumpang tindih.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat Jalur Patah Kenegerian Teratak yang enggan disebutkan namanya menceritakan kepada media Sigapnews.co id, di Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya ada pembangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) tahun 2011 oleh Yayasan Riau Madani Pekanbaru membangun tiga ruang kelas dengan anggaran lebih kurang Rp.175.000.000 namun pengerjaannya tidak selesai.
Belakangan bangunan tersebut dilanjutkan pembangunannya dengan Anggaran Dana Desa (ADD) 2019, artinya adanya tumpang tindih program yang didanai oleh ADD yang bersumber dari APBN dengan program yang didanai dengan menggunakan anggaran bantuan Yayasan Riau Madani Pekanbaru.
"Temuan adanya tumpang tindih bangunan adalah Rehabilitas Gedung MDA dengan menghabiskan anggaran Rp. 248.447.350 padahal gedung tersebut sebelumnya sudah dibangun oleh Yayasan Riau Madani, anggaran sebanyak ini tidak masuk akal ungkap tokoh masyarakat Jalur Patah.
Selanjutnya, adanya kejanggalan anggaran pembangunan kantor dan WC MDA yang menelan biaya Rp.246.808.450. Sebagai gambaran kata toko masyrakat tersebut, bangunan tersebut berukuran 8 x 9 m² untuk upah sebesar Rp. 96.100.000 ini juga menjadi pertanyaan masyarakat
Ini bentuk lemahnya pengawasan dan mengakibatkan mubajirnya anggaran "ungkap salah seorang tokoh masyarakat Desa Jalur Patah.
"Kami menduga penggunaan ADD tahun 2019 terjadi penyalahgunaan anggaran sehingga ADD tersebut perlu diaudit oleh instansi terkait. Sebab dugaan penyalahgunaan anggaran juga sangat kental di setiap pekerjaan fisiknya"tambahnya
Kasus ini sudah kami laporkan ke Dinas Sosial dan Pemerintah Desa juga Inspektorat Kabupaten Kuansing untuk dilakukan peninjauan serta pemeriksaan terhadap kepala desa Jalur Patah termasuk Pendamping Desa yang diduga ikut bermain dalam penggunaan anggaran ini untuk mempertanggung jawabkan kebijakan yang dibuatnya. Tutupnya.
Terkait dengan itu, media sigapnews.co.id mencoba mengkonfirmasikan terhadap mantan kades Ande serta Pj. Kades Jalur Patah Don Herbet namun mereka bungkam, tidak mau untuk di koreksi masalah penggunaan dana yang digunakan untuk pembanguan kantor serta rehabilitasi gedung MDA tersebut.
Sementara Kepala Inspektorat Kabupaten Kuansing Darwin saat di konfirmasi media sigapnews.co.id mengatakan, selama ini pihaknya sudah berupaya sangat keras agar aparat desa memahami regulasi penggunaan dana desa. "Kami sudah membina sebagai langkah preventif sebelum pemeriksaan dan tindakan," ujarnya saat ditemui Selasa, 19/11/2019.
Selain pemeriksaan rutin yang akan segera dilakukan pihaknya juga memang melakukan pemeriksaan insidentil jika ada pengaduan atau pelaporan. Namun untuk penggunaan dana desa 2018, sejauh ini baru kasus Desa Jalur Patah laporan langsung dari masyarakat.
Dilanjtkannya, dalam penggunaan anggaran dana desa itu, tidak boleh untuk merehab fasilitas yang sudah dibangun dengan anggaran lain. Karena dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dan menyalahi aturan.
Darwin menegaskan, pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan Permendes No 21 Tahun 2015, tentang penetapan prioritas pengguna dana desa. Karena dalam Permendes tidak ada menyebutkan rehab jalan, tapi yang ada hanya pembangunan.
Liputan : Radian Ali
Editor :Tim Sigapnews
