DPRD Kuansing Sorot Sampah dan Layanan UHC saat Rapat Paripurna

KUANSING - Rapat Paripurna DPRD Kuantan Singingi memanas saat anggota dewan menyoroti persoalan sampah dan layanan kesehatan UHC di Teluk Kuantan, Selasa (14/4/2026).

Suasana ruang sidang DPRD Kuantan Singingi mendadak tegang. Satu per satu fraksi melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dinilai belum mampu mengatasi persoalan sampah yang semakin kompleks.

Tumpukan sampah di berbagai titik menjadi sorotan utama. Kondisi itu dinilai tidak hanya merusak wajah kota, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat jika dibiarkan berlarut.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Hardiamon, menyebut persoalan ini sudah berada pada tahap serius dan tidak bisa lagi ditangani secara biasa.

“Ini bukan sekadar urusan kebersihan, tapi menyangkut kualitas hidup masyarakat dan citra daerah,” tegas Hardiamon dalam rapat.

DPRD pun mendesak langkah konkret dan terukur. Mulai dari pembenahan sistem pengangkutan sampah, penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga peningkatan kinerja petugas lapangan.

Tak hanya itu, dewan juga mendorong penerapan sistem pengelolaan berbasis zonasi, penambahan armada, serta penguatan pengawasan agar persoalan sampah tidak terus berulang.

Selain sampah, DPRD juga menyoroti layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Sejumlah laporan masyarakat menyebut adanya penurunan kualitas layanan, terutama dalam akses berobat gratis.

“Program ini menyangkut kepentingan dasar masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru merasa kehilangan haknya,” ujar Hardiamon.

Persoalan tunda bayar anggaran 2024–2025 juga tak luput dari perhatian. DPRD menilai kondisi ini berpotensi mengganggu stabilitas pembangunan jika tidak segera diselesaikan.

Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, menyatakan pemerintah daerah menerima seluruh masukan sebagai bahan evaluasi.

“Kami akan melakukan pembenahan secara bertahap dan menyeluruh, baik dalam pengelolaan sampah, pelayanan kesehatan, maupun penyelesaian kewajiban keuangan daerah,” jelasnya.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Satria Mandala Putra, menegaskan tuntutan dewan agar pemerintah tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi menghadirkan perubahan nyata.

Meski diwarnai kritik keras, DPRD tetap membuka ruang sinergi dengan pemerintah daerah. Harapannya, kolaborasi tersebut mampu menghadirkan solusi konkret—agar persoalan sampah, layanan kesehatan, hingga stabilitas keuangan daerah benar-benar teratasi dan dirasakan langsung oleh masyarakat.