Di Forum APKASI, Suhardiman Angkat Isu Krusial: Dari DBH Sawit hingga Kendali Truk ODOL

JAKARTA – Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Jakarta, Senin (13/04/2026), menjadi panggung strategis bagi para kepala daerah untuk menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang masih membelit pembangunan di tingkat kabupaten.

Sekitar 35 pengurus APKASI dari berbagai daerah hadir dalam forum tersebut. Tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, rapat ini dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan pembangunan yang kian kompleks.

Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, menegaskan bahwa keberadaan APKASI harus mampu menjadi jembatan yang efektif antara kepentingan daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

“Forum ini penting agar suara daerah tidak terpecah, tetapi terhimpun menjadi kekuatan bersama yang bisa diperjuangkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Suhardiman menyoroti sejumlah isu yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kabupaten. Mulai dari skema transfer dana pusat ke daerah yang belum sepenuhnya berpihak, kebijakan pembatasan belanja pegawai, hingga persoalan PPPK yang dinilai masih menyisakan banyak kendala di lapangan.

Menurutnya, tanpa solusi yang jelas dan berkelanjutan, berbagai kebijakan tersebut berpotensi menghambat laju pembangunan di daerah.

“Daerah butuh ruang gerak yang lebih luas agar bisa berinovasi dan menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat,” katanya.

Secara khusus, Suhardiman juga membawa isu strategis dari Kuantan Singingi, yakni terkait pengelolaan jembatan timbang di Logas. Ia berharap kewenangan tersebut dapat diberikan kepada daerah guna meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap truk over dimension over load (ODOL) yang kerap merusak infrastruktur jalan.

Selain itu, ia menyoroti minimnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit yang diterima daerah penghasil. Ia menilai, keadilan fiskal perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar daerah tidak hanya menjadi sumber produksi tanpa mendapatkan manfaat yang seimbang.

“Sudah saatnya daerah penghasil mendapat porsi yang lebih adil,” tegasnya.

Tak hanya menyampaikan kritik, Suhardiman juga menawarkan solusi inovatif dengan mendorong skema gotong royong pembangunan melalui kontribusi sektor sawit sebesar Rp20 per kilogram.
Ia berharap, melalui APKASI, seluruh aspirasi tersebut dapat dirumuskan secara kolektif dan disampaikan langsung kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

“Harapan kita, ada keberpihakan nyata terhadap daerah, karena kemajuan nasional berangkat dari kemajuan daerah,” tutupnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kuansing turut didampingi Asisten I Setda Kuansing dr. Fahdiansyah, Sp.OG, Kepala Dinas PUPR Ade Fahrer Arif, serta Sekretaris Dinas Kominfo Hevi H. Antoni.