Kudeta Myanmar
Joe Biden Ancam Beri Sanksi Tegas ke Para Jenderal Dalang Kudeta Myanmar
Presiden AS ke-46 Joe Biden ancam berikan sanksi tegas pada jenderal Myanmar.(Foto: Sigapnews.co.id/Instagram.com/@joebiden).
SIGAPNEWS.CO.ID – Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 lalu masih menjadi sorotan masyarakat di seluruh dunia hingga saat ini.
Angkatan militer di bawah kepemimpinan Jenderal Min Aung Hlaing mengklaim akan memimpin pemerintahan selama satu tahun, usai menangkap Aung San Suu Kyi dan pemimpin negara lainnya.
Penangkapan Aung San Suu Kyi oleh angkatan militer Myanmar membuat masyarakat mengamuk bahkan berani melakukan protes dengan turun ke jalan.
Kecaman dari beberapa negara kepada para jenderal yang menunggangi kudeta terus mengalir.
Amerika Serikat bahkan mengeluarkan ancaman untuk para jenderal yang menunggangi kudeta.
Melansir laman Reuters, pada Rabu 10 Februari 2021 Presiden AS Joe Biden mengungkapkan pihaknya telah menyetujui perintah eksekutif untuk sanksi baru bagi orang-orang yang menggerakkan kudeta.
Dalam kesempatan tersebut Biden juga meminta para jenderal yang kini memimpin segera menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil.
Pemerintah Biden bahkan akan segera memberi sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta anggota keluarga dekat.
Washington akan mengidentifikasi target putaran pertama minggu ini dan akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para Jenderal di Myanmar memiliki akses ke dana pemerintah Myanmar yang di simpan di AS sebesar 1 miliar dolar AS.
“Kami juga akan memberikan kontrol ekspor yang kuat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma,†kata Biden.
“Kami akan siap untuk memberlakukan tindakan tambahan, dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara lain untuk bergabung dengan upaya kami,†ujarnya menambahkan.
Aksi Biden mengancam junta baru Myanmar dianggap beberapa ahli tidak berguna dan tidak akan memengaruhi kudeta.
Hal itu karena China, India, Jepang, dan negara-negara di Asia Tenggara masih memiliki kepentingan strategis dengan Myanmar.
Derek Mitchell, mantan duta besar AS untuk Myanmar, menilai AS harus menggandeng Jepang, India, dan Singapura jika ingin rencananya berhasil.
“Kuncinya bukan hanya apa yang dilakukan Amerika. Ini akan menjadi cara kita mengajak orang lain bersama kita, sekutu mungkin memiliki lebih banyak kekuatan dalam permainan, lebih berpengaruh, atau setidaknya hubungan yang lebih baik dengan para pemain kunci,†ujar Mitchell.
Sementara itu badan hak asasi manusia tertinggi PBB akan mempertimbangkan resolusi pada hari Jumat yang dirancang oleh Inggris dan Uni Eropa yang mengutuk kudeta dan menuntut akses segera bagi pengawas.
Namun China dan Rusia yang memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Myanmar, diperkirakan akan mengajukan keberatan, dan malah akan melemahkan teks tersebut.
Pekan lalu dewan keamanan PBB merilis pernyataan yang menyerukan pembebasan Suu Kyi, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut.
Rakyat Myanmar yang sudah lama mendambakan demokrasi sangat marah dengan aksi militer.
Namun pihak militer mengklaim melakukan kudeta lantaran mencurigai kejanggalan dalam pemilu Myanmar 2020 lalu..(*)
Liputan: Non Reporter.
Editor : Robinsar Siburian.
Sumber: Reuters.
Editor :Tim Sigapnews
