Hari Guru Sedunia 2026, UNESCO Desak Dunia Perkuat Profesi Guru

JAKARTA – UNESCO menyerukan penguatan status dan perlindungan profesi guru dalam peringatan Hari Guru Sedunia 2026 pada Senin, 5 Oktober. Momentum tahun ini sekaligus menandai 60 tahun Rekomendasi ILO/UNESCO tentang Status Guru yang menjadi acuan global mengenai hak, tanggung jawab, pelatihan, rekrutmen, hingga kondisi kerja pendidik.

Mengusung tema “Standing with teachers: 60 years of protecting the profession, advancing its status and shaping our futures,” UNESCO meminta pemerintah dan masyarakat tidak hanya memberikan penghargaan simbolis kepada guru, tetapi juga memastikan mereka memperoleh dukungan profesional dan kondisi kerja yang layak.

UNESCO menilai profesi guru menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), perubahan iklim, migrasi, serta meningkatnya kebutuhan pendidikan inklusif ikut mengubah tuntutan terhadap guru.

Di sisi lain, persoalan lama seperti beban kerja, gaji, lingkungan kerja, keterbatasan otonomi, dan minimnya keterlibatan guru dalam pengambilan kebijakan pendidikan masih menjadi tantangan di berbagai negara.

“Pada Hari Guru Sedunia ini, UNESCO, ILO, UNICEF, dan Education International menyerukan kepada pemerintah dan mitra untuk berdiri bersama guru dengan meningkatkan status profesi serta memastikan setiap guru, di mana pun berada, diberdayakan,” demikian pesan bersama keempat organisasi tersebut.

Urgensi penguatan profesi guru juga terlihat dari proyeksi kekurangan tenaga pendidik global. Laporan UNESCO memperkirakan dunia membutuhkan tambahan sekitar 44 juta guru pendidikan dasar dan menengah pada 2030 untuk memenuhi target pendidikan berkualitas.

Perayaan global Hari Guru Sedunia 2026 digelar di markas UNESCO di Paris, Prancis. Agenda tersebut mencakup diskusi tingkat tinggi mengenai masa depan profesi guru serta penganugerahan UNESCO-Hamdan Prize for Teacher Development.

Bagi UNESCO, memperkuat guru berarti memperkuat sistem pendidikan. Guru yang mendapatkan pelatihan, perlindungan, dukungan dan ruang untuk berpartisipasi dalam kebijakan dinilai lebih mampu menghadapi perubahan sekaligus memastikan pendidikan tetap berpusat pada kebutuhan peserta didik.