Fraksi di DPRD Inhil Soroti Masalah Perkelapaan
Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat memimpin rapat paripurna, Selasa (5/9/2017).
Sigapnews.co.id | Tembilahan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau menggelar paripurna ke-2 masa persidangan III tahun sidang 2017, Selasa (5/9/2017), pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam ini mengagendakan tanggapan umum fraksi-fraksi.
Tanggapan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil terkait penyampaian Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016 itu pertama kali disampaikan oleh Fraksi Nasdem Plus yang disampaikan oleh Gusti Desriansyah.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan Muammar, Fraksi GBAK, Mahyuddin, Fraksi Golkar, Yuliantini, Fraksi Demokrat, M Sabit Bahar, Fraksi PPP, Adi Chandra, dan Fraksi PDIP dibacakan oleh Bambang.
Secara umum, fraksi-fraksi masih membahas terkait persoalan perkelapaan yang merupakan penghasil sebagian besar masyarakat di Negeri Seribu Parit ini.
Seperti juru bicara Fraksi PKB, Muammar, ia mengatakan Inhil sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia, dan merupakan tulang punggung ekonomi kerayatan masyarakat. Tetapi realitas apa yang terjadi, kebun-kebun kelapa para petani setiap tahunnya mengalami kerusakan.
Kerusakan baik dari dampak instusi air laut, abarasi, wabah hama, dan kelapa tua yang tidak mampu untuk diremajakan, fenomena ini dikatakan Muammar sesungguhnya menggambarkan bahwa masih rendahnya perhatian Pemkab Inhil terhadap nasib para petani.
''Hal ini dibuktikan dengan dukungan anggaran yang minim terhadap penyelamatan kebun masyarakat , dan dapat kita lihat pada anggaran di pos belanja APBD setiap tahunnya, rata-rata dukungan anggaran setiap tahunnya untuk penyelamatan kebun masyarakat ini hanya berkisar sekitar Rp20 sampai dengan Rp25 miliar dari total belanja APBD setiap tahunnya yang berkisar Rp2 triliun,'' ujarnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar, Yuliantini mengatakan, upaya-upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan kelapa masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga terkesan upaya yang dilakukan belum tepat sasaran.
''Fraksi Golkar prihatin akan kondisi tersebut dan menekankan perlunya studi lebih lanjut secara komprehensif yang melibatkan semua sektor terkait baik seperti akademisi, praktisi maupun dunia usaha sebagai upaya perbaikan lingkungan, sehingga potensi kepala yang dimiliki akan tetap terjaga dan menjadi lebih baik,'' ujar Yuliantini.
Kemudian, Gusti Desriansyah, sebagai juru bicara Nasdem Plus menyoroti masalah pajak dan retribusi yang masih lemah.
''Dalam pelaksanaan penarikan pajak dan retribusi masih belum maksimal, sehingga rendahnya penerimaan pad selalu terjadi, SKPD terkait lemah pengawasan, lemah kinerja, kami mohon penjelasan,'' ujar Gusti Desriansyah.
Rapat paripurna sendiri, dihadiri oleh Sekdakab Inhil, Said Syarifuddin yang mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. (Adv/Defriandi)
Editor :Tim Sigapnews
