Proyek Bronjong Sasak Beusi Diduga Siluman, Warga Minta Investigasi

Purwakarta – Proyek pembangunan bronjong penahan tebing di bawah Jembatan Sasak Beusi, Kelurahan Cipaisan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (22/8/2025), menuai sorotan tajam warga. 

Pekerjaan yang dilakukan tanpa papan informasi itu dituding sebagai proyek “siluman” karena tak ada keterangan resmi mengenai sumber anggaran maupun pelaksana kegiatan.

Pantauan di lokasi, pekerja terlihat melempar material batu dari atas jembatan ke dasar sungai. Cara kerja tersebut bukan hanya berisiko merusak material, tetapi juga membahayakan keselamatan para pekerja yang berada di bawah.

Lebih jauh, susunan bronjong dinilai tidak sesuai standar karena campuran batu kali yang digunakan tidak seragam.

“Kalau proyek pemerintah seharusnya jelas papan namanya, biar masyarakat bisa tahu berapa anggarannya dan siapa yang mengerjakan. Ini malah tidak ada sama sekali,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di lokasi.

Ketika ditanya soal detail proyek, sejumlah pekerja hanya menyebut nama “Candra” sebagai kontraktor. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait instansi penanggung jawab, nilai anggaran, maupun durasi pengerjaan. Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya soal transparansi proyek yang berada tepat di jantung Kota Purwakarta tersebut.

Sejumlah warga menyayangkan metode kerja yang dianggap asal-asalan. Mereka khawatir hasil pekerjaan tidak bertahan lama dan justru membahayakan masyarakat sekitar. 

“Kalau kualitasnya buruk, nanti yang rugi masyarakat juga. Apalagi ini letaknya di bawah jembatan besar,” kata Arman, warga Cipaisan.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi. Namun, warga mendesak agar Bupati Purwakarta segera turun tangan untuk menginvestigasi pekerjaan yang diduga tidak sesuai prosedur tersebut.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Purwakarta, Dedi Santosa, menilai temuan ini serius. “Ketidakjelasan papan informasi proyek melanggar prinsip transparansi. Pemkab harus segera memeriksa, jangan sampai ada potensi penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.

Kasus dugaan proyek siluman ini menambah panjang daftar persoalan infrastruktur di Purwakarta yang dinilai kerap bermasalah dari sisi kualitas maupun keterbukaan informasi. 

Warga berharap, pemerintah tidak hanya menindaklanjuti secara administratif, tetapi juga melakukan audit teknis agar dana publik benar-benar dipakai sesuai peruntukan.

Bila investigasi tidak segera dilakukan, proyek yang mestinya melindungi tebing justru bisa menjadi bom waktu bagi keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar jembatan.