Dugaan Hotel Bodong di Aceh tengah, Presiden Mahasiswa Desak Pemda Segel Petro In!

ACEH TENGAH -  Presiden Mahasiswa Universitas Gajah Putih, Asraf, secara tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Satpol PP untuk segera menyegel Hotel Petro In yang diduga beroperasi tanpa izin resmi sejak tahun 2021.

Aksi ini mencuat setelah ditemukan fakta bahwa hotel yang berdiri di Desa Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah, belum mengantongi izin operasional meski telah lama menjalankan usaha.

"Ini jelas merugikan pemerintah. Pemda melalui Satpol PP harus segera menyegel Hotel Petro In karena terbukti tidak memiliki izin," tegas Asraf, Senin (23/6/2025).

Tak hanya itu, Asraf juga menyoroti praktik serupa di Hotel Parkside Gayo Petro yang menggunakan air tanah secara ilegal. Ia mengungkapkan bahwa manajemen hotel tersebut telah memanfaatkan sumber air tanah sejak 2021, namun baru membayar pajak pada 2024, dan itu pun masih menunggak sebesar Rp72 juta.

"Manajemen Parkside sendiri mengakui belum memiliki izin penggunaan air tanah. Praktik nakal seperti ini harus diberi sanksi tegas agar tak jadi preseden buruk," ujarnya.

Menurut Asraf, keberadaan dua hotel tersebut menjadi contoh buruk penegakan aturan di Aceh Tengah. Ia menilai pemerintah daerah terlalu longgar terhadap pelaku usaha yang jelas-jelas melanggar peraturan.

"Secara hukum, usaha harus mengurus izin terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Tapi di Aceh Tengah ini aneh, belum punya izin sudah bebas beroperasi," tambahnya.

Mahasiswa Universitas Gajah Putih berkomitmen akan terus mengawal kasus ini. Mereka bahkan berencana menggelar aksi damai dalam waktu dekat untuk mendesak pemerintah daerah segera menegakkan Peraturan Daerah (Perda) terhadap Hotel Petro In dan Hotel Parkside Gayo Petro.

"Kami akan menyuarakan ini demi Aceh Tengah. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," tutup Asraf.

Skandal operasional tanpa izin yang melibatkan hotel-hotel besar di Aceh Tengah menambah catatan buruk pengawasan pemerintah daerah terhadap investasi sektor pariwisata. 

Pemda kini dituntut tegas, transparan, dan konsisten dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Mahasiswa siap turun ke jalan jika pelanggaran ini dibiarkan berlarut.