Nama Kadis Kesehatan Labura Terseret Dugaan Pungli Puskesmas

Labuhanbatu Utara - Dugaan pungutan liar (pungli) di Puskesmas Tanjung Leidong, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, memasuki babak baru. Nama Kepala Dinas Kesehatan Labura, berinisial HJN, kini turut terseret dalam pusaran dugaan pungli tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pungutan yang dilakukan oleh oknum di internal Puskesmas diduga tidak berhenti di tingkat bawah. Seorang narasumber terpercaya yang identitasnya sengaja dirahasiakan menyampaikan bahwa hasil pungutan itu disetor langsung kepada HJN.

“Dugaan pengutipan yang dilakukan pihak Puskesmas Tanjung Leidong kabarnya diserahkan ke Kadis bang,” ungkap sumber kepada media, Senin (14/4/2025).

Menindaklanjuti informasi ini, Tim Sigapnews Sumut mencoba mengkonfirmasi langsung kepada HJN. Namun, pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp hanya centang satu. Tak hanya itu, nomor wartawan yang digunakan untuk menghubungi HJN justru diblokir secara sepihak.

Sikap tertutup HJN memicu pertanyaan besar di tengah publik. Sebagai pejabat publik yang digaji negara, HJN seharusnya bersikap terbuka terhadap pertanyaan media, terutama dalam kasus yang menyangkut integritas pelayanan kesehatan dan penggunaan dana publik.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Puskesmas Tanjung Leidong, Dewi Daulay, SKM. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Dewi belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi sejak Senin (14/4/2025).

Kasus ini mencuat seiring dengan sorotan masyarakat terhadap pengelolaan dana kapitasi dan pengurusan SK yang diduga menjadi celah terjadinya praktik pungli. Jika benar dana hasil pungutan mengalir ke jajaran dinas kesehatan, maka hal ini merupakan pelanggaran serius dan harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

“Kami sangat menyayangkan sikap pejabat yang malah menghindar dari klarifikasi publik. Ini justru menimbulkan kecurigaan yang lebih besar,” ujar salah satu aktivis antikorupsi Labura yang ikut menyoroti kasus ini.

Masyarakat berharap ada langkah tegas dari penegak hukum agar kasus ini tidak menguap begitu saja. Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik adalah fondasi utama dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang bersih dan bebas pungli.