Dugaan Korupsi
Wabup Bengkalis Non Aktif Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pelit Bicara
Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) senilai Rp3,4 miliar, Muhammad, usai menjalani proses tahap II, Kamis (24/9/2020) siang. (Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Muhammad Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) senilai Rp3,4 miliar usai menjalani proses tahap II, Kamis (24/9/2020) siang.
Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis non aktif tersebut, berikut barang bukti dalam perkara ini diserahkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau ke jaksa penuntut umum (JPU).
Proses tahap II dilaksanakan di Ditreskrimsus Polda Riau, dimulai dari pukul 10.00 WIB.
Sekitar pukul 13.00 WIB, proses tahap II pun selesai dilaksanakan. Terlihat Muhammad keluar dengan kondisi kedua tangan diborgol.
Muhammad mengenakan stelan baju tahanan warna oranye, serta celana 3/4 dengan warna senada. Sebagian wajahnya ditutup masker warna putih. Muhammad menenteng sebuah kantong plastik warna putih.
Ia digiring menuju mobil yang sudah disiapkan untuk membawanya kembali ke sel tahanan Polda Riau di Jalan Jenderal Sudirman.
Saat ditanyai sejumlah awak wartawan, Muhammad Pelit bicara (bungkam seribu bahasa). Termasuk ketika dimintai tanggapannya sedikit, ia tetap tak bergeming.
Tak ada satu pun kata yang terucap dari mulutnya. Sampai ia masuk ke dalam mobil.
Untuk diketahui, tahap II dilaksanakan setelah berkas tersangka dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti Pidana Khusus (Pidsus) Polda Riau.
"Proses tahap II siang ini untuk tersangka M (Muhammad,red) masih berlangsung. Tim jaksa sudah datang ke sini, sudah berkoordinasi dengan kita," jelas Kombes Pol Andri Sudarmadi, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.
"Berkas sudah diteliti, dinyatakan lengkap beberapa hari lalu. Dan hari ini, hasil koordinasi kita lakukan tahap II," sambung dia lagi.
Dipaparkan mantan Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Riau ini, dalam proses tahap II ini, Muhammad melengkapi proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan.
Tersangka juga turut didampingi oleh penasehat hukumnya.
"Proses tahap II dimulai sekitar pukul 10.00 WIB atau 10.30 WIB tadi. Kalau administrasi sudah selesai, dan rekan-rekan jaksa juga, baru nanti dibawa lagi ke sel tahanan Polda Riau," urainya.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Muspidauan saat dikonfirmasi, membenarkan adanya proses tahap II yang dilakukan di Polda Riau.
Diungkapkannya, setelah ini JPU akan menyusun surat dakwaan Plt Bupati Bengkalis nonaktif sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.
Nantinya, perkara tersebut bakal ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir. Karena, tempat kejadian perkaranya di berada di Kabupaten berjuluk Negeri Seribu Parit tersebut.
"JPU akan menyusun surat dakwaan, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," terang Muspidauan.
Nama Muhammad mencuat dan diduga terlibat korupsi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
Dimana ada tiga orang terdakwa yang diadili kala itu. Masing-masing Direktur PT Panatori Raja, Sabar Stevanus P Simalongo, Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Syahrizal Taher selaku konsultan pengawas proyek.
Seiring proses penanganan lanjutan perkara, Muhammad pun ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ada.
Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau selaku yang menangani perkara, mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pada 3 Februari 2020 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.
Untuk diketahui, dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Muhammad diduga melakukan perbuatan melawan hukum, di antaranya menyetujui dan menandatangani berita acara pembayaran, surat perintah membayar (SPM), kwitansi, surat pernyataan kelengkapan dana.
Meski faktanya mengetahui terdapat dokumen yang tidak sah serta tidak dapat dipergunakan untuk kelengkapan pembayaran.
Selanjutnya, menerbitkan dan tandatangani SPM. Meski telah telah diberitahukan oleh Edi Mufti (terpidana dalam kasus yang sama), jika dokumen seperti laporan harian, mingguan dan bulanan yang menjadi lampiran kelengkapan permintaan pembayaran belum lengkap.
Dengan alasan anggaran akhir tahun dan takut dikembalikan kalau tidak dilakukan pencairan. Lalu, menandatangani dokumen PHO yang tidak benar dengan alasan khilaf.(*)
Liputan: Brian
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
