Api di Lahan Konsesi, Ketok Palu Kilat Reforma Agraria di Tengah Karhutla 2026

JAKARTA – Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia pada 2026 kembali menyoroti persoalan penguasaan tanah, lemahnya pengawasan konsesi, serta tanggung jawab negara dan korporasi.

 Di tengah ancaman kerusakan lingkungan dan dampak kabut asap, pemerintah dan DPR RI kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan reforma agraria tidak sekadar menjadi kebijakan pembagian tanah, tetapi juga instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Persoalan tersebut semakin relevan setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026. Regulasi yang kemudian disahkan dan diundangkan pada 30 September 2026 itu diharapkan mampu memperbaiki ketimpangan penguasaan tanah sekaligus menyelesaikan konflik agraria yang selama ini membebani masyarakat.

Namun, pengesahan regulasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaannya, terutama ketika persoalan kebakaran hutan, konflik lahan, dan pengawasan perusahaan pemegang izin masih menjadi tantangan serius.

Data Kementerian Kehutanan hingga Oktober 2026 menunjukkan, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan yang berkaitan dengan penanganan karhutla. Areal terbakar yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare dan tersebar di tujuh provinsi.

Selain sanksi administratif, aparat penegak hukum juga menjalankan proses pidana terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Kehutanan mencatat penanganan perkara terhadap 120 subjek hukum dalam perkembangan data hingga akhir Oktober 2026.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman api. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pemegang izin, memastikan kewajiban pencegahan kebakaran berjalan, serta menindak tegas pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.

 Tanggung Jawab Korporasi Tidak Boleh Diabaikan

Kondisi cuaca kering dan fenomena iklim seperti El Niño memang dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama pada lahan gambut. Namun, faktor alam tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan kemungkinan kelalaian manusia maupun perusahaan dalam mengelola kawasan konsesi.

Pembukaan lahan dengan cara membakar, buruknya pengelolaan kawasan, minimnya sarana pencegahan, dan lemahnya pengawasan merupakan sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri melalui proses hukum.

Kementerian Kehutanan telah menerapkan sanksi administratif berupa pembekuan izin, kewajiban pemulihan ekosistem, hingga pencabutan izin terhadap sejumlah perusahaan. Sementara itu, Polri pada 29 Oktober 2026 mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara karhutla.

Meski demikian, setiap tindakan hukum harus dibedakan berdasarkan status dan prosesnya. Perusahaan yang dikenai sanksi administratif tidak otomatis berstatus tersangka pidana. Begitu pula penetapan tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum harus berjalan transparan, profesional, dan tidak diskriminatif agar tanggung jawab korporasi benar-benar dapat dibuktikan.

Dampak karhutla juga tidak berhenti di dalam negeri. Kabut asap yang melintasi batas wilayah dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat di negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.

Singapura bahkan memiliki Transboundary Haze Pollution Act sebagai instrumen hukum untuk menangani pencemaran kabut asap lintas batas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla juga berkaitan dengan tanggung jawab Indonesia dalam menjaga kualitas lingkungan regional.

 UU Reforma Agraria Diuji oleh Persoalan Lingkungan

Reforma agraria pada dasarnya bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya agraria.

Dalam konteks karhutla, kebijakan tersebut memiliki peluang untuk memperbaiki tata kelola lahan melalui evaluasi hak guna usaha (HGU), penertiban tanah terlantar, pengakuan hak masyarakat adat, dan redistribusi tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek reforma agraria. Lahan bekas terbakar tidak otomatis dapat dialihkan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Status kawasan, hak pihak lain, fungsi ekologis, serta ketentuan hukum harus diperiksa terlebih dahulu.

Kebijakan redistribusi tanah juga tidak boleh mengabaikan kawasan gambut, hutan lindung, kawasan konservasi, dan wilayah yang memiliki fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem.

Tanpa pengawasan yang kuat, reforma agraria justru berisiko melahirkan persoalan baru. Penataan ulang penguasaan tanah dapat disalahgunakan apabila penetapan objek, pengukuran lahan, dan penentuan penerima manfaat tidak dilakukan secara terbuka.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada petani, masyarakat adat, buruh tani, dan kelompok masyarakat yang selama ini mengalami ketimpangan akses terhadap tanah.

Proses Legislasi dan Partisipasi Publik Menjadi Sorotan

Dari perspektif Hukum Tata Negara, pembentukan undang-undang tidak hanya dinilai berdasarkan hasil akhirnya, tetapi juga melalui proses legislasi yang transparan dan partisipatif.

RUU Pengaturan Reforma Agraria mulai memperoleh persetujuan sebagai usul inisiatif DPR pada 8 September 2026. Selanjutnya, DPR dan pemerintah menyepakati pembahasannya pada tingkat pertama sebelum pengesahan dalam rapat paripurna pada 22 September 2026.

Rentang waktu sekitar dua pekan tersebut layak menjadi perhatian publik, terutama dalam melihat sejauh mana masyarakat memperoleh kesempatan untuk memahami dan memberikan masukan terhadap substansi regulasi.

Meski demikian, singkatnya waktu pembahasan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran konstitusional. Penilaiannya harus didasarkan pada pemenuhan prosedur pembentukan undang-undang dan hak partisipasi masyarakat.

Pasal 20 UUD 1945 mengatur kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara itu, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2022, mengatur prinsip dan tahapan pembentukan regulasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna atau *meaningful participation*. Prinsip tersebut mencakup hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan atas masukan yang disampaikan.

Dengan demikian, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari pengesahan undang-undang maupun jumlah bidang tanah yang didistribusikan. Pemerintah juga harus memastikan proses pelaksanaannya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Keadilan Agraria Harus Sejalan dengan Keadilan Ekologis

Persoalan karhutla 2026 memperlihatkan bahwa kebijakan pertanahan dan perlindungan lingkungan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Negara perlu memperkuat transparansi data konsesi, mengevaluasi perizinan bermasalah, memastikan pemulihan kawasan terdampak, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran dan pencemaran asap.

Pelibatan masyarakat adat, petani, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam mengawasi pelaksanaan reforma agraria.

Pada akhirnya, Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria harus mampu menjawab dua persoalan sekaligus: ketimpangan penguasaan tanah dan kerusakan lingkungan akibat tata kelola lahan yang tidak bertanggung jawab.

Jika pengawasan dan penegakan hukum berjalan konsisten, reforma agraria berpeluang menjadi jalan menuju keadilan sosial sekaligus keadilan ekologis. Sebaliknya, tanpa transparansi dan pengawasan publik, kebijakan tersebut berisiko hanya mengubah administrasi penguasaan tanah tanpa menyelesaikan akar persoalan karhutla di Indonesia.