Proyek 150 MCK Rohil Mandek, Warga Minta APH Turun Tangan

ROKAN HILIR – Pembangunan 150 unit MCK program Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 di Kecamatan Kubu tak kunjung rampung hingga awal April 2026. Proyek yang menyasar ratusan keluarga penerima manfaat ini memicu kekecewaan warga setelah pengerjaan molor lebih dari tiga bulan.

Di lapangan, sejumlah unit MCK terlihat belum selesai, bahkan ada yang terbengkalai. Padahal proyek ini mulai dikerjakan sejak Januari 2026. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar, terlebih dana bantuan sebesar Rp11 juta per keluarga penerima manfaat telah lebih dulu masuk ke rekening masing-masing.

Namun dalam prosesnya, muncul dugaan pengalihan dana. Sejumlah warga menyebut adanya oknum Tim Fasilitator Lapangan (TFL) yang meminta dana dari rekening penerima untuk dikelola, dengan alasan percepatan pekerjaan. Praktik ini diduga terjadi saat pertemuan di tingkat desa.

Salah satu titik sorotan berada di Kelurahan Teluk Merbau yang mendapat alokasi sembilan unit MCK. Hingga kini, sebagian unit belum selesai dibangun. Warga pun meluapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi tersebut.

“Maunya jangan uang proyek MCK itu ditilap, sikat sekalian taik di WC-nya,” ujar seorang warga dengan nada kesal, Kamis (2/4/2026).

Lurah Teluk Merbau, Lailatul Mardiah, membenarkan adanya program bantuan sanitasi tersebut. Ia menjelaskan awalnya menerima informasi dari pihak konsultan terkait alokasi bantuan untuk sembilan keluarga penerima manfaat (KPM).

“Teluk Merbau mendapatkan bantuan 9 KPM. Program ini berawal dari konsultan yang menghubungi saya,” jelas Lailatul melalui pesan singkat.

Lailatul Mardiah juga mengaku sempat diminta membantu proses administrasi pembukaan rekening bank bagi para penerima. Namun setelah itu, dirinya diarahkan untuk menyerahkan buku tabungan kepada pihak tertentu.

“Setelah rekening siap, saya diminta menyerahkan buku tabungan 9 KPM kepada oknum yang ditunjuk. Setelah itu saya tidak lagi dilibatkan dalam progres pekerjaan,” ungkapnya.

Merasa ada kejanggalan, pihak kelurahan kemudian melaporkan kondisi tersebut ke Dinas Perkim Rokan Hilir. Lailatul menyebut dinas terkait telah merespons dengan menurunkan tim ke lapangan.

“Alhamdulillah, Kadis Perkim menginstruksikan anggotanya meninjau langsung hari ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Rokan Hilir Aulia Putra hingga kini belum memberikan keterangan resmi meski telah dihubungi.

Warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan dana proyek ini. Dengan nilai mencapai Rp11 juta per unit dan total 150 unit, proyek ini diperkirakan menyerap anggaran miliaran rupiah.

“Kami minta APH turun tangan, selamatkan uang negara dan pastikan MCK ini selesai,” tegas warga.

Kasus ini kini menjadi sorotan serius, tidak hanya soal mangkraknya pembangunan sanitasi, tetapi juga dugaan penyalahgunaan dana yang berpotensi merugikan masyarakat luas.