Dokumen Penting yang Anda Butuhkan untuk Mendirikan Bisnis

Kami menjelajahi elemen kunci dari dokumen pendirian bisnis dalam buku ini yang sangat diperlukan bagi setiap pengusaha yang memulai bisnis baru. Penting untuk memahami kriteria hukum dan struktur serta dana. Dokumen hukum ini, yang meliputi pendaftaran merek dagang dan Akta Pendirian, adalah dasar hukum perusahaan di Indonesia.

Dokumen pendirian bisnis tidak hanya menunjukkan bahwa perusahaan Anda ada, tetapi juga melindungi investasi Anda, mendorong ekspansi, meningkatkan reputasi, dan memudahkan sejumlah operasi komersial, termasuk pembiayaan. Ikuti kami saat kami membahas setiap dokumen, menjelaskan apa artinya dan bagaimana cara mendapatkannya. Pada akhirnya, kami akan memastikan bahwa Anda memiliki rute yang lancar dan legal untuk mencapai tujuan bisnis Anda.

Dokumen Pendirian: Apa Itu?

Ketika meluncurkan sebuah perusahaan, kelegalan bisnis adalah faktor penting tambahan yang harus dipertimbangkan selain pendanaan. Salah satu pilar hukum bisnis yang harus dipertimbangkan sejak awal perusahaan Anda adalah kelegalan. Kelegalan tidak hanya melindungi perusahaan tetapi juga memiliki beberapa keuntungan termasuk melindungi aset pribadi, mengembangkan perusahaan, membuat pembiayaan bisnis lebih mudah diperoleh, membangun kredibilitas, dan banyak lagi.

Sebuah perusahaan memerlukan dokumen hukum penting. Dokumen-dokumen ini biasanya mencakup nomor identitas usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB), nomor pokok wajib pajak perusahaan (NPWP), dan akta pendirian perusahaan. Sebuah perusahaan harus mendapatkan izin usaha perdagangan jika terlibat dalam perdagangan.

Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa perusahaan adalah organisasi bisnis yang secara sah terdaftar. Di antara banyak keuntungannya, dokumen-dokumen hukum juga melindungi aset perusahaan dan individu, mempromosikan pertumbuhan perusahaan, meningkatkan kredibilitas, dan bahkan membuat proses aplikasi pinjaman menjadi lebih mudah.

Dokumen Hukum Perusahaan yang Dibutuhkan oleh Perusahaan

Akta pendirian, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan dokumen hukum lainnya yang khusus untuk jenis bisnis adalah beberapa dari banyak dokumen hukum yang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Akta Pendirian

Tahap pertama dalam membentuk sebuah perusahaan, baik itu Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Persekutuan, atau Persekutuan Terbatas (CV), adalah membuat akta pendirian, yang disusun oleh seorang Notaris. Akta ini membentuk dasar untuk ketiga kategori perusahaan.

Nama perusahaan, modal, jenis usaha, alamat kantor terdaftar, struktur manajemen, serta hak dan kewajiban setiap orang dalam perusahaan secara esensial tercantum dalam akta pendirian. Dokumen hukum ini penting bagi perusahaan Anda karena Anda akan membutuhkannya untuk memproses masalah hukum lainnya.

Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP Badan Usaha)

NPWP Badan Usaha adalah dokumen penting lainnya yang harus dimiliki oleh sebuah bisnis. Sebuah bisnis harus menangani pajaknya, mulai dari perhitungan hingga pembayaran dan pelaporan, sama seperti halnya individu. Selain membantu Anda dengan kewajiban pajak bisnis Anda yang baru, NPWP Badan Usaha merupakan dokumen yang diperlukan saat Anda mengajukan pinjaman bank, membuka rekening bank korporat, mendapatkan izin usaha (SIUP), dan bahkan saat Anda mengajukan penawaran proyek bisnis pemerintah atau perusahaan swasta.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP adalah izin yang memungkinkan pemilik perusahaan untuk terlibat dalam perdagangan dan menyediakan layanan. Izin ini diberikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang menyatakan bahwa setiap perusahaan, perusahaan perseorangan, atau bisnis individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan harus memperoleh SIUP, dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh Republik Indonesia, sehingga Anda tidak perlu menunggu bisnis startup Anda tumbuh sebelum mengajukan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, SIUP dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jumlah modal yang disetor:

1. Micro SIUP: Setoran modal hingga Rp50 juta.

2. Small SIUP: Setoran modal antara Rp50 juta dan Rp500 juta.

3. Medium SIUP: Modal disetor berkisar dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

4. Big SIUP: Setoran modal lebih dari Rp10 miliar.

Jenis izin usaha yang paling populer adalah SIUP. Namun, aplikasi SIUP terbatas pada industri perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, jika bisnis Anda terlibat dalam industri lain, Anda akan memerlukan izin yang berbeda dari SIUP. Selain itu, SIUP tetap berlaku selama bisnis beroperasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/under/2/2017. Dengan kata lain, karena dokumen ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa, Anda tidak perlu repot-repot memperbarui izin tersebut.