DPRD Inhil Gelar RDP Untuk Tuntaskan Permasalahan Honorer K2
DPRD Inhil gelar Rapat Dengar Pendapat Bahas honorer K2.(Foto: Sigapnews/Brian)
SIGAPNEWS.CO.ID | TEMBILAHAN - DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan untuk mentuntaskan permasalahan 762 honorer K2, Kamis (24/8/2017) kemarin.
RDP untuk yang kesekian kalinya ini merupakan gabungan dari Komisi I dan IV. Saat itu dipimpin oleh Ketua Komisi I Yusuf Said dan dihadiri dari Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BKD, Inspektorat dan BPKAD.
Dalam RDP tersebut, Yusuf Said mempertanyakan kepada Satker yang hadir bagaimana menindaklanjuti keinginan para honorer K2 yang belum juga kunjung diangkat menjadi ASN.
"Mereka itu menginginkan honor dibayar sesuai dengan UMR atau UMK Inhil," kata Yusuf Said.
Terkait hal itu, Kepala BPKAD Inhil, Mizwar menerangkan bahwa dari 761 honorer K2 yang ada, 528 diantaranya merupakan tenaga pendidik dan 132 non pendidik.
Jika dinaikkan honor mereka, jika dikali Rp1,2 juta saja perbulan maka katanya perlu dana sekitar Rp 50 miliyar pertahunnya.
Sementara itu, Suwardi dari Dinas Pendidikan menanggapi, pihaknya akan sangat senang jika honorer para tenaga honorer dari guru dinaikkan.
"Karena saat ini, honor yang dibayarkan untuk guru honor di Inhil masih tidak layak," katanya.
Dari pembahasan siang itu, yang hadir hanya Kepala BPKAD, sedangkan yang lainnya hanya diwakilkan sehingga belum bisa diambil keputusan terkait persoalan tersebut.(*)
RDP untuk yang kesekian kalinya ini merupakan gabungan dari Komisi I dan IV. Saat itu dipimpin oleh Ketua Komisi I Yusuf Said dan dihadiri dari Dinas Pendidikan, Disnakertrans, BKD, Inspektorat dan BPKAD.
Dalam RDP tersebut, Yusuf Said mempertanyakan kepada Satker yang hadir bagaimana menindaklanjuti keinginan para honorer K2 yang belum juga kunjung diangkat menjadi ASN.
"Mereka itu menginginkan honor dibayar sesuai dengan UMR atau UMK Inhil," kata Yusuf Said.
Terkait hal itu, Kepala BPKAD Inhil, Mizwar menerangkan bahwa dari 761 honorer K2 yang ada, 528 diantaranya merupakan tenaga pendidik dan 132 non pendidik.
Jika dinaikkan honor mereka, jika dikali Rp1,2 juta saja perbulan maka katanya perlu dana sekitar Rp 50 miliyar pertahunnya.
Sementara itu, Suwardi dari Dinas Pendidikan menanggapi, pihaknya akan sangat senang jika honorer para tenaga honorer dari guru dinaikkan.
"Karena saat ini, honor yang dibayarkan untuk guru honor di Inhil masih tidak layak," katanya.
Dari pembahasan siang itu, yang hadir hanya Kepala BPKAD, sedangkan yang lainnya hanya diwakilkan sehingga belum bisa diambil keputusan terkait persoalan tersebut.(*)
Editor :Tim Sigapnews
