Tagih Penunggak Pajak
BPPRD Gandeng KPK dan Kejari Tagih Penunggak Pajak Hotel dan Restoran di Medan
.jpg)
Pencatatan penunggakan pajak yang dilakukan oleh sejumlah hotel di Medan, Jumat (28/8/2020) sore.
SIGAPNEWS.CO.ID, MEDAN - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengungkapkan bahwa enam hotel di Medan terdata menunggak pajak hingga Rp 18 miliar.
Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan untuk menagih pajak, khususnya pajak hotel dan restoran.
Kepala BPPRD Medan Suherman mengungkapkan, menurut data yang dimilikinya, sebanyak enam hotel menunggak pajak hingga Rp 18 miliar dengan jangka waktu yang bervariasi.
Untuk menagih pajak tersebut, pihaknya pun memanggil keenam pengelola untuk segera melunasi tunggakan tersebut.
"Dari data kami, pajak hotel dan restoran yang masih tertunggak sekitar Rp 18 miliar. Dengan pemanggilan enam hotel penunggak pajak, berhasil diraup Rp 1,1 miliar dari dua hotel yang membayar kewajibannya," kata Suherman didampingi Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK Wilayah I, Maruli Tua dan Kasidatun Kejari Medan M Ilham dan Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Medan Ahmad Untung Lubis di ruang kerjanya, Jumat (28/8/2020) sore.
Sementara itu, kata Suherman, empat hotel lainnya mengaku berjanji akan segera melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
"Sementara empat lainnya berjanji membayarnya sesuai jadwal yang disepakati. Totalnya berkisar Rp 4 miliar lebih," katanya.
Sebelumnya, kata Suherman, BPPRD Kota Medan pada bulan Maret lalu telah menurunkan Tim Pelaksana Penagihan Tunggakan Pajak Daerah ke Restoran Uncle K.
Sebab, berdasarkan data yang dimiliki BPRRD, tempat makan yang senantiasa ramai dikunjungi warga tersebut ditengarai menunggak pajak restoran sebesar Rp 1.043.514.117.
Suherman menegaskan, sebaiknya wajib pajak (WP) yang menunggak segera melakukan pembayaran.
Jika masih berlarut-larut, apalagi menunda dengan berbagai alasan, maka KPK dan Kejari Medan yang akan turun tangan menanganinya.
Selain itu, diungkapkannya, tunggakan pajak hotel-hotel tersebut memiliki rentang waktu dan jumlahnya pun bervariasi.
“Ada yang setahun bahkan ada pula yang sampai tiga tahun menunggaknya,†ungkapnya.
Maruli Tua menambahkan, kerja sama ini untuk membantu Pemko Medan menyelamatkan aset dan tagihan piutang pajak.
KPK bersama Kejari Medan, katanya, fokus mendorong penunggak pajak yang nilainya signifikan, untuk memenuhi kewajiban. Apalagi pihaknya juga sudah mendapat surat kuasa dari Plt Wali Kota Medan.
"Ini kolaborasi BPPRD, KPK dan Kejari. Sejumlah wajib pajak (WP) sudah dipanggil sebab sesungguhnya mereka sudah menerima pajak yang dititipkan masyarakat untuk disetor ke kas daerah. Sesungguhnya itu bukan pajak, tapi utang. Seharusnya titipan masyarakat itu tidak dicampur uang operasional," ucapnya.
Selama ini, lanjut Maruli, uang dari masyarakat untuk disetor ke kas daerah tersebut dicampur dengan uang operasional. Ketika harus disetor setiap tanggal 10 bulan berikutnya, justru terpakai. Itu penyebab keterlambatan penyetoran ke kas daerah, akhirnya piutang pajaknya bertumpuk dan besar.
KPK katanya ingin mendorong dan mengakselerasi Pemko Medan serta kejaksaan untuk menagih piutang pajak yang sudah dititipkan masyarakat ke pihak hotel, restoran ataupun tempat hiburan.
"Kalau masih membandel, akan ada upaya penegakan hukum," ucapnya.
Maruli menekankan, pencegahan korupsi di sektor pendapatan di Pemko Medan harus berhasil. Sebab, setiap hari dimonitor kejaksaan dan KPK.
"BPPRD harus serius membenahi kelembagaan, termasuk memastikan tidak ada oknum yang main-main karena menyalahgunakan kewenangan terkait pajak retribusi itu korupsi," katanya
Sementara itu, Kasidatun Kejari Medan M.Ilham mengungkapkan, kegiatan ini sebagai upaya optimalisasi penyelamatan pendapatan daerah yang mulai tersendat.
"Kami ya memediasi hotel-hotel yang pembayaran pajaknya tersendat dengan cara memanggil mereka," ucapnya.
Sedangkan Kabid PBB dan BPHTB Ahmad Untung Lubis menekankan, selain pajak restoran dan hotel, masyarakat yang menunggak pajak PBB juga diminta memenuhi kewajibannya.
“Dengan membayar tepat waktu, tagihan tidak akan menumpuk dan itu membantu diri sendiri,†pungkasnya.(*)
Liputan: Brian.
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
