Legislator Ini Ingatkan Krisis Pangan dan Energi Harus Disikapi Dengan Wawasan Kebangsaan

SIGAPNEWS.CO.ID | BOYOLALI -Wawasan kebangsaan adalah cara pandang Bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Saat ini, krisis pangan dan energi di seluruh dunia sedang terjadi, itu harus disikapi dengan wawasan kebangsaan. 

Hal tersebut ditegaskan Singgih saat sosialisasi “Empat Pilar Kebangsaan” di Boyolali pada Sabtu (19/11). Ia mengatakan akibat perang antara Rusia dan Ukraina, berbagai negara mengalami geolak ekonomi akibat naiknya harga minyak bumi dan pangan.

“Globalisasi menyebabkan negara-negara kian terhubung, akibatnya bila terjadi kekacauan pada sumber pangan dan energi, negara-negara merasakan imbasnya,” ujar Singgih. 

Menurutnya, akibat krisis di Eropa Timur tersebut, kini dunia mengalami deglobalisasi. Perdagangan tidak sebebas dulu lagi karena ada muatan politik.

“Inilah pentingnya wawasan kebangsaan, rakyat dan pemerintah Indonesia harus menyadari dirinya sebagai komunitas global, namun tetap menyandarkan dirinya kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” papar Singgih.

Ia menyontohkan, akibat Perang Rusia-Ukraina, negara-negara semakin terpolarisasi menjadi blok-blok.

“Inilah saatnya, bangsa dan negara Indonesia kian aktif melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945 sekaligus tujuan berdirinya republik ini, agar bebas aktif dan turut serta dalam perdamaian dunia,” kata Singgih. 

Ia berpandangan, Indonesia tidak bisa berpihak pada poros-poros negara tertentu untuk memusuhi negara lain.

“Hubungan internasional harus dijaga agar berkeadilan, sehingga negara ini dituduh berpihak. Sebaliknya, terus mengajak negara-negara bersatu untuk menyelesaikan masalah global,” pungkasnya. 

Singgih mengatakan, falsafah Pancasila tidak hanya berlaku untuk bangsa Indonesia saja.

“Pancasila memiliki nilai-nilai universal untuk membangun hubungan yang setara antarbangsa dan negara. Dengan demikian tidak ada penindasan antara satu bangsa dengan bangsa lain,” urainya. 

Perdamaian abadi harus menjadi target bangsa Indonesia dalam menjaga hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan bangsa-bangsa lain, 

“Pemerintah harus semakin aktif melobi negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, juga Rusia agar menghentikan perang. Selain itu, dalam perdagangan internasional, Indonesia harus bebas tekanan. Semuanya untuk kepentingan nasional,” tutur Singgih. 

Ia setuju dengan langkah netral seperti yang dilakukan Brasil. Ketergantungan terhadap pupuk Rusia yang tinggi, tidak membuat negara itu memutuskan hubungan dagang dengan negeri beruang merah.

“Kepentingan pangan nasional menjadi taruhannya, maka Brasil tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia tapi juga tetap berdagang dengan Uni Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya,” ujarnya. 

Kepentingan nasional menurut Singgih jangan sampai tergadaikan karena tekanan-tekanan dari mancanegara. Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus UUD 1945. 

“Kepentingan nasional tetap di atas segalanya, termasuk pengelolaan sumberdaya alam jangan sampai merugikan kita karena tekanan-tekanan asing. Apalagi dalam kondisi dunia yang sedang terpolarisasi,” Singgih menjelaskan.