Kementerian PPN/Bappenas
Sambut Positif Kawasan Mandeh dan Mentawai Sebagai Kawasan Wisata

(PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Bappeda seluruh
Indonesia agar mendorong perencanaan pembangunan kawasan yang fungsional
dan mempunyai nilai tambah. Namun jangan bersifat enklusif.
“Kita sengaja mendorong kawasan fungsional ini. Kawasan contohnya
adalah kawasan wisata dan kawasan industri yang harus kita dorong,†ujar
Bambang.
Khusus untuk Sumatera Barat (Sumbar), kata Bambang, Kementerian PPN/Bappenas
akan mendorong untuk kawasan wisata. “Kita dorong dikemudian hari
terkait kawasan wisata. Mengingat Sumatera Barat tidak termasuk di
sepuluh Bali Baru,†ujarnya.
Meski demikian Kementrian PPN/Bappenas juga menyambut baik inisiatif
pihak Sumatera Barat. â€Saya menyambut baik inisiatif dari Sumatera Barat
untuk mengusulkan dua area terutama Kawasan Pantai Mandeh dan Kepulauan
Mentawai untuk dijadikan kawasan strategis pariwisata,†ujar Bambang.
Dijelaskannya, kawasan strategi pariwisata artinya kawasan wisata
yang tidak berdiri sendiri tetapi yang berintegrasi menjadi suatu atau
wilayah kota baru dengan segala macam sarana penunjang dan yang paling
penting dapat menunjang wisatawan itu sendiri itu untuk datang.
“Nah, karena itulah nanti selain peran dari APBN dan APBD kita akan
dorong peran dari swasta sehingga percepatan kawasan wisata itu bisa
terlaksana dan Sumbar tidak perlu merasa tertinggal, karena tidak masuk
sepuluh Bali baru,†kata Bambang.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Sumbar menyambut baik kegiatan Rapat Kerja Badan Perencanaaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia yang bertempat di wilayah
Sumbar. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan daerah yang sinergi dengan pemerintah pusat.
“Kita akan berkoordinasi untuk pembahasan kegiatan pola perencanaan,
peran, tugas dan fungsi Bappeda dalam menguatkan hubungan dan sinergitas
pelaksanaan pembangunan,†ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Menurut Irwan, perencanaan yang baik awal dari pelaksanaan program
pembangunan daerah yang lebih terukur baik dalam sasaran dan dampak yang
diinginkan dalam kemajuan daerah.
“Kita sangat mengharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik mulai dari kabupaten/kota, provinsi sampai ke perencaan pembangunan nasional†kata Irwan. (*) Sumbar.prov.go.id
Editor :Tim Sigapnews