400 Mahasiswa Pelalawan Tolak Relokasi dari TNTN! Desak Pemerintah Cari Solusi Adil

PEKANBARU - Sekitar 400 orang dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menyatakan penolakan terhadap relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). 

Aksi ini akan digelar di Pelalawan, Riau, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Satgas Penanganan Konflik Harimau (PKH), yang dinilai tidak manusiawi, Jumat (26/6/2025).

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) dengan tegas menolak rencana relokasi paksa yang dilakukan Satgas PKH terhadap warga yang tinggal di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). 

Rencana tersebut disebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, lantaran dianggap tidak memberikan solusi konkret bagi warga terdampak.

Wandri Saputra Simbolon, Koordinator Umum (Kordum) AMMP, menyampaikan bahwa relokasi ini akan memutus mata pencaharian masyarakat serta memicu konflik sosial yang lebih besar.

"Kami dengan tegas menolak relokasi ini karena warga memiliki hak hidup dan mencari nafkah di tanah yang telah mereka tempati sejak lama," ujar Wandri dalam keterangannya.

Menurutnya, kebijakan relokasi hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga yang telah bergenerasi hidup di kawasan tersebut. 

Lebih memprihatinkan lagi, hingga kini pemerintah belum memberikan solusi layak seperti lahan pengganti, rumah tinggal, dan jaminan pekerjaan.

"Relokasi ini tidak disertai solusi yang jelas dan memadai untuk kebutuhan dasar warga. Kami akan terus menyuarakan penolakan ini dalam bentuk aksi yang damai namun tegas," tegas Wandri.

AMMP juga menegaskan bahwa meskipun aksi penolakan ini akan digelar secara besar-besaran, mereka tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

"Kami terus berkordinasi dengan Polda Riau dan jajarannya. Kami pastikan aksi berlangsung kondusif dan tidak anarkis. Harapan kami, pemerintah benar-benar mendengar aspirasi rakyat dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan," tambahnya.

Rencana aksi ini mendapat simpati dari sejumlah elemen masyarakat lainnya, termasuk tokoh adat dan petani lokal, yang merasa keputusan relokasi diambil tanpa melibatkan warga dalam proses musyawarah.

Aliansi AMMP menegaskan, perjuangan menolak relokasi ini akan terus berlanjut hingga ada langkah nyata dari pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. 

AMMP juga mendesak agar proses dialog segera dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengedepankan pendekatan konservasi, tetapi juga kemanusiaan.