Pemko Pekanbaru akan Tuntaskan Sertifikasi Aset Tanah dan Bagikan Sertifikat Program PTSL Tahun 2019
SIGAPNEWS.CO.ID | PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan segera menuntaskan sertifikasi aset tanah yang dimiliki. Saat ini tim aset tengah melakukan pendataan terhadap aset yang akan di sertifikasi.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Pekanbaru, Drs, H.M Noer MBS, SH, M.Si, MH usai menghadiri pembagian sertifikat tanah kepada ribuan masyarakat Pekanbaru di halaman MPP Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (6/2/2020) pagi.
Pemko Pekanbaru membagikan kepada sekitar 3.000 warga Kota Pekanbaru untuk menerima sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019.
"Kami bersama tim khusus aset mendata kantor-kantor kita yang belum jelas statusnya. (Dicontohkan) Dulu dipegang oleh A dan berasal dari B, kita akan tuntaskan itu dan itu juga dikawal oleh KPK. Supaya bidang aset kita tuntas, clean dan clear," terangnya.
Dikatakan M Noer, aset tanah yang jadi fokus pemerintah kota untuk dituntaskan di antaranya aset tanah yang berada di kawasan industri Tenayan Raya.
"Pemerintah sudah mengusulkan, tapi belum selesai. Mudah-mudahan dengan tekad pak kanwil (BPN), bisa menyelesaikan. Segera tanah pemerintah, terutama kawasan industri itu selesai sertifikatnya. Dan insyaAllah itu sudah masuk program pengembangan ekonomi nasional," ujarnya.
"Kemudian kita mengusulkan beberapa persil tanah kita, belum selesai. Kalau tidak salah 20 persil bidang yang kita usulkan di 2020. Kita berharap semua tanah kita, kita usulkan (untuk disertifikasi)," tutup Sekdako
Noer menyebut, pemerintah daerah mendukung dalam upaya pemenuhan hak bagi masyarakat. Apalagi masih banyak lahan di Kota Pekanbaru yang belum punya sertifikat.
M Noer pun mengajak RT/RW, camat dan lurah untuk bersinergi agar setiap jengkal tanah di Pekanbaru teregistrasi guna menghindari terjadinya sengketa lahan di kemudian hari.
Dalam kesempatan itu, M Noer juga curhat tentang harapan Pemko Pekanbaru agar aset tanah dan lahan milik Pemko juga bisa dibantu dalam menentukan duduk kepemilikannya.
Pemko, kata M Noer mengajukan pengurusan sertifikat untuk kepemilikan 20 persil lahan menjadi sertifikat hak milik (SHM).
Aset yang diajukan tersebut, dikatakan M Noer termasuk di dalamnya lahan yang berada di Kawasan Industri Tenayan (KIT).
Dalam pada itu, untuk penuntasan pengurusan kenaikan status lahan yang belum SHM, Pemko Pekanbaru melalui tim aset sedang melakukan pendataan.
Penertiban aset dibawah penguasaan Pemko Pekanbaru ini menjadi salah satu perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami bersama tim khusus aset mendata kantor-kantor kita yang belum jelas statusnya," kata Sekko Pekanbaru Drs HM Noer MBS.
M Noer mencontohkan, aset yang didata ini misalnya aset berpindah tangan dari beberapa pihak. "Misalnya dulu dipegang oleh A dan berasal dari B, kita akan tuntaskan itu dan itu juga dikawal oleh KPK. Supaya bidang aset kita tuntas, clean dan clear," tegasnya.
Ditambahkan dia juga, aset lahan yang jadi fokus pihaknya untuk dituntaskan di antaranya yang berada di KIT. "Pemerintah sudah mengusulkan, tapi belum selesai. Mudah-mudahan dengan tekad pak kanwil (Badan Pertanahan Nasional, red) bisa menyelesaikan. Segera tanah pemerintah, terutama kawasan industri itu selesai sertifikatnya," urainya.
Kepala Kantor BPN Kota Pekanbaru diwakili Kasubag Tata Usaha, Umi Kalsum mengungkapkan proses pembuatan sertifikasi PTSL ini adalah program pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo untuk memberikan kepastian hak atas kepemilikan tanah masyarakat.
Dia menyebutkan, secara bertahap program ini terus dilaksanakan dari tahun ke tahun sehingga, ke depan, tidak ada lagi masyarakat penerima manfaat yang akan mengeluh karena ketidakpastian dalam kepemilikan lahan.
Proses dari pembuatan sertifikat ini dilakukan mulai dari sosialisasi, sampai pendataan di lapangan di dua kecamatan, Tenayan Raya dan Bukitraya.
Penyerahan sertifikat PTSL Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam memberi dokumen hak atas tanah. Adanya sertifikat ini tentu memberi kenyamanan.
Meski tidak seluruh dari penerima manfaat dari program ini hadir, namun, pemerintah memastikan jumalh sebanyak 3070 penerima manfaat ini sudah memiliki haknya atas tanah yang dimiliki.
Salah seorang penerima sertifikat, Amril mengungkapkan sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah melalui BPN dalam menerbitkan PSTL ini.
Dikatakan dia, sebagai masyarakat kecil, pihaknya sangat menyadari sekali keterbatasan yang dimiliki dalam mendapatkan kepastian hak atas tanah atau lahan yang dimiliki.
Kehadiran program sertifikasi ini benar-benar membantu masyarakat untuk mendapatkan kepastian hak.
''Kami berterima kasih kepada pemerintah, khususnya BPN, karena telah membantu meringankan satu lagi permasalahan masyarakat,'' ucap M Noer
Editor :Tim Sigapnews
.jpeg)
