Ketum LDII Dukung Pengelolaan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian

Jakarta – Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, menerima kunjungan Badan Penyelenggara (BP) Haji RI di Kantor DPP LDII, Jakarta, pada Jumat (7/3). 

Rombongan BP Haji dipimpin oleh Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), didampingi Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak serta jajaran lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, KH Chriswanto Santoso menyatakan dukungannya terhadap gagasan agar penyelenggaraan ibadah haji dikelola dalam satu atap di bawah kementerian khusus. Menurutnya, sistem ini akan membuat pengelolaan lebih transparan dan efisien.

"Kalau menurut saya, karena semangatnya adalah pelayanan, dan Presiden juga memerintahkan efisiensi dan efektivitas, maka tidak bisa tidak, semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan haji harus berada di bawah satu atap," ujar Chriswanto.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan haji satu atap bukanlah bentuk pengistimewaan umat Islam, melainkan sebuah kebutuhan mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan sistem ini, menurutnya, tata kelola ibadah haji dan umrah bisa lebih baik dan tidak terpecah-pecah.

"Sebetulnya bukan mengistimewakan umat Islam, tapi masalah umat harus betul-betul dikelola dengan baik. Sebab ini adalah amanah. Dan saya yakin Gus Irfan serta Bang Dahnil, insyaAllah, bisa menjadikan pengelolaan ibadah haji lebih efisien dan efektif," tambahnya.

Chriswanto juga mendorong agar dana haji dikelola dalam satu pintu agar nilai manfaatnya lebih besar bagi calon jamaah. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, sebagaimana yang juga disampaikan oleh pengurus DPP LDII saat memberikan masukan dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji di DPR RI pada Kamis (6/3).

"Ada lima aspek yang kemarin disampaikan di DPR, yakni aspek kelembagaan, aspek kepatuhan terhadap syariah karena menyangkut dana umat, aspek efisiensi, aspek investasi yang harus memberikan return baik, serta aspek tata kelola yang benar. Harapan kami, dengan tata kelola yang baik, penyelenggaraan haji akan lebih efisien," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BP Haji Gus Irfan menyampaikan bahwa kunjungannya ke DPP LDII bertujuan untuk mempererat silaturahim sekaligus menyerap masukan guna meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji.

"Kami ingin mendapatkan banyak masukan, terutama terkait bagaimana kami bisa melaksanakan amanah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pelayanan terbaik bagi calon jamaah haji," ujar Irfan.

Ketum LDII menambahkan bahwa BP Haji berkomitmen meningkatkan kuota dan pelayanan haji. Namun, peningkatan kuota tetap bergantung pada kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Saat ini, daftar tunggu haji di Indonesia mencapai sekitar 5,4 juta orang, dengan keberangkatan sekitar 240.000 orang per tahun, sementara pendaftaran baru mencapai 300.000 orang per tahun.

"Jadi angka itu tidak akan pernah berkurang tanpa adanya penambahan kuota," ungkapnya.

Dalam hal pelayanan, BP Haji mengutamakan tiga aspek utama: keamanan, kenyamanan, dan efisiensi. Irfan menegaskan bahwa biaya haji harus sesuai dengan layanan yang diterima jamaah, serta memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan tenang di Tanah Suci.

"Kami ingin jamaah haji Indonesia dapat berangkat dan pulang dalam keadaan sehat, serta menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk," katanya.

Ia berharap kunjungan ini semakin mempererat hubungan antara BP Haji dan LDII serta memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan haji di Indonesia. (*)