MUI Hadiri Rakor FKDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Bahas Pilkada Damai 2024

Pekanbaru - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, diwakili oleh Sekretaris Umum (Sekum) Ir. H. Yusman Yusuf, MT, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang bertajuk “Antisipasi dan Kewaspadaan dalam Menyongsong Pilkada Damai Tahun 2024”. Acara ini diselenggarakan di Hotel Resty, Kota Pekanbaru, Kamis (24/10).

Dalam sambutannya, Sekum MUI Riau Ir. H. Yusman Yusuf, MT menyampaikan bahwa MUI Riau siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Pilkada damai, aman, dan sejuk di Bumi Lancang Kuning.

“Rakor ini adalah langkah positif bagi kita semua untuk menyongsong Pilkada damai tahun 2024 di Provinsi Riau. MUI Riau siap mendukung terciptanya suasana Pilkada yang aman dan kondusif,” ujar Yusman.

Rakor FKDM tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Jenri Salmon Ginting, AP, M.Si, didampingi oleh Ketua FKDM Provinsi Riau, Rudi Irawan, M.Pd, serta Kasubdit Koordinasi Pembinaan Forkopimda Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Ardi Djufri, SE, MM, yang hadir sebagai pemateri. Seluruh Ketua FKDM Kabupaten/Kota se-Riau turut menghadiri acara ini untuk menyusun strategi antisipasi dini terkait potensi ancaman dalam Pilkada mendatang.

Ketua FKDM Provinsi Riau, Rudi Irawan, M.Pd, menyampaikan bahwa rakor ini bertujuan untuk mengendalikan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dalam pelaksanaan Pilkada 2024. FKDM se-Riau, menurut Rudi, telah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk menjaga ketertiban Pilkada serentak mendatang, antara lain:

Melakukan sosialisasi dan pengawasan ketat atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dugaan politik uang, serta unsur SARA oleh pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada 2024, serta mengawasi keterlibatan Warga Negara Asing (WNA) di sejumlah wilayah.

Mengadakan pertemuan rutin dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Forkopimda, dan FKDM di 12 kabupaten/kota untuk membahas perkembangan dan menyelesaikan masalah pasca-Pilkada 2024.

Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya ujaran kebencian dan permusuhan antargolongan dalam Pilkada 2024.

Meminta kepada penyelenggara dan pengawas Pemilu agar menjalankan tugas dengan jujur dan adil, sehingga tercipta suasana Pilkada yang kondusif.

Mengusulkan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota agar memberdayakan FKDM dengan alokasi anggaran yang memadai untuk pencegahan ATHG di Riau.

“Kami berharap rekomendasi ini dapat diperhatikan oleh pemerintah dan Forkopimda dalam rangka antisipasi dan deteksi dini kewaspadaan menuju Pilkada damai 2024. Rekomendasi ini adalah hasil dari pemikiran dan kepedulian seluruh FKDM se-Provinsi Riau,” tutur Rudi Irawan.

Pemerintah Provinsi Riau, melalui Kesbangpol, menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah strategis dalam menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang Pilkada 2024 di setiap daerah.