FJMR Apresiasi Polda Riau Usut Dugaan Korupsi Kasus perencanaan kawasan perkantoran

PEKANBARU – Forum Juruwarta Melayu Riau (FJMR) mengapresiasi langkah Polda Riau mengusut dugaan korupsi proyek perencanaan kawasan perkantoran terpadu senilai Rp8,39 miliar, Rabu (15/4/2026).

Langkah Polda Riau membuka kembali kasus ini sebagai sinyal kuat keseriusan aparat dalam menegakkan hukum, khususnya terhadap proyek yang bersumber dari APBD Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

Ketua umum FJMR, Yefrizal, menegaskan bahwa pengusutan perkara ini menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Kami mengapresiasi Polda Riau yang tetap konsisten menangani berbagai kasus, termasuk yang bersumber dari APBD Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau TA 2023 yang kini kembali menjadi perhatian. Ini langkah penting dalam penegakan hukum yang transparan,” ujar Yefrizal kepada wartawan.

Proyek perencanaan kawasan perkantoran terpadu itu awalnya digagas sebagai upaya menghadirkan pusat pemerintahan yang representatif sekaligus ikon baru daerah. Namun dalam pelaksanaannya, proyek bernilai Rp8.39 Miliar lebih tersebut diduga mengalami penyimpangan pada tahap perencanaan.

Saat ini, penyidik Polda Riau disebut tengah mendalami dokumen proyek serta memeriksa pihak-pihak yang terlibat guna mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Proses ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran daerah dalam jumlah besar.

FJMR juga mencatat, selain kasus tersebut, Polda Riau sedang menangani sejumlah perkara lain yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum. Hal ini dinilai sebagai bagian dari upaya menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan menyeluruh.

“Kami berharap seluruh proses ini berjalan profesional, tanpa intervensi, dan benar-benar mengedepankan keadilan bagi masyarakat,” tambah Yefrizal.

Ia juga mendorong sinergi antar lembaga penegak hukum, termasuk KPK, untuk memastikan proses penyidikan berjalan maksimal dan transparan.

“Kami berharap KPK dan aparat penegak hukum lainnya ikut mengawasi serta mendukung kinerja penyidik Polri agar penanganan kasus ini berjalan maksimal,” tegasnya.

Masyarakat Riau kini menaruh harapan besar agar pengusutan kasus tersebut dapat dituntaskan hingga ke akar persoalan. Selain memberikan kepastian hukum, penyelesaian perkara ini diharapkan menjadi pembelajaran penting dalam pengelolaan proyek pemerintah ke depan.

Sebagai bentuk kontrol publik, FJMR menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini.

“Yang terpenting, proses ini harus tuntas dan terbuka, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin kuat,” pungkas Yefrizal.