Nasi0nal
Film G30SPKI: Benarkah Sarat Kepentingan Rezim Orde Baru?
Amaroso Katamsi, yang berperan sebagai Suharto, dalam film G30S/PKI. (Foto: Dok. Sigapnews/Piter)
SIGAPNEWS.CO.ID | Jakarta -SETARA Institute menilai film Pengkhianatan G30SPKI seyogyanya tidak diputar lagi.
Alasannya, film itu sarat dengan kepentingan pemerintah Orde Baru. Karena itu pada era reformasi pemutaran film tersebut dihentikan.
“Biarkan dalam laci sejarah,†kata Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 19 September 2017.
Menurut Bonar, masyarakat seharusnya diajak untuk melihat sejarah dengan mata terbuka dan kepala dingin.
Sedangkan film Pengkhianatan G30SPKI menyuguhkan sejarah yang bermuatan politik untuk kepentingan kekuasaan.
Pernyataan Bonar tentang film G30SPKI itu untuk menanggapi rencana pimpinan TNI yang mengintruksikan jajarannya untuk mengikuti nonton bareng film Pengkhianatan G30SPKI. Masyarakat juga diajak terlibat dalam kegiatan ini.
Rencana itu menuai kritik. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidharto Danusubroto meminta TNI membatalkan rencana tersebut untuk menciptakan suasana sejuk di masyarakat.
Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar-Umat Beragama PBNU Imam Aziz mengatakan film tersebut tak cocok diputar di era terbuka saat ini.
Belakangan Presiden Joko Widodo turut bicara. Dia mengusulkan film Pengkhianatan G 30S PKI diperbaharui agar dapat dipahami generasi muda.
Belum ada pernyataan tegas dari Jokowi untuk melarang atau memperbolehkan rencana nonton bareng tersebut.
Bonar mengatakan, jika film Pengkhianatan G30SPKI tetap diputar maka film serupa dalam versi yang berbeda juga bisa dipertontonkan. Ini sebagai bentuk penyeimbang.
“Agar pemahaman sejarah generasi milineal utuh dan analitis,†ujarnya.
Menurut Bonar, TNI tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang sejarah Indonesia tanpa dilengkapi pandangan alternatif selain film Pengkhianatan G30SPKI. “Ini akan merugikan TNI ke depan,†ucapnya.(*)
Alasannya, film itu sarat dengan kepentingan pemerintah Orde Baru. Karena itu pada era reformasi pemutaran film tersebut dihentikan.
“Biarkan dalam laci sejarah,†kata Wakil Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, 19 September 2017.
Menurut Bonar, masyarakat seharusnya diajak untuk melihat sejarah dengan mata terbuka dan kepala dingin.
Sedangkan film Pengkhianatan G30SPKI menyuguhkan sejarah yang bermuatan politik untuk kepentingan kekuasaan.
Pernyataan Bonar tentang film G30SPKI itu untuk menanggapi rencana pimpinan TNI yang mengintruksikan jajarannya untuk mengikuti nonton bareng film Pengkhianatan G30SPKI. Masyarakat juga diajak terlibat dalam kegiatan ini.
Rencana itu menuai kritik. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidharto Danusubroto meminta TNI membatalkan rencana tersebut untuk menciptakan suasana sejuk di masyarakat.
Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan antar-Umat Beragama PBNU Imam Aziz mengatakan film tersebut tak cocok diputar di era terbuka saat ini.
Belakangan Presiden Joko Widodo turut bicara. Dia mengusulkan film Pengkhianatan G 30S PKI diperbaharui agar dapat dipahami generasi muda.
Belum ada pernyataan tegas dari Jokowi untuk melarang atau memperbolehkan rencana nonton bareng tersebut.
Bonar mengatakan, jika film Pengkhianatan G30SPKI tetap diputar maka film serupa dalam versi yang berbeda juga bisa dipertontonkan. Ini sebagai bentuk penyeimbang.
“Agar pemahaman sejarah generasi milineal utuh dan analitis,†ujarnya.
Menurut Bonar, TNI tidak akan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang sejarah Indonesia tanpa dilengkapi pandangan alternatif selain film Pengkhianatan G30SPKI. “Ini akan merugikan TNI ke depan,†ucapnya.(*)
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
