Pasca Pilkada DKI Jakarta 2017
Jokowi Perintahkan Kapolri - Panglima Tegas
Presiden Jokowi bersama sejumlah pemuka agama meminta konflik antar golongan dan kelompok di Indonesia usai.
SIGAPNEWS.CO.ID | Jakarta - Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas agar konflik antar kelompok atau golongan di Indonesia yang muncul sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 segera berakhir. Kepada publik, ditemani sejumlah pemuka agama dari Nasrani hingga Islam, Jokowi meminta konflik segera disudahi.
"Mulai hari ini, saya minta hal tersebut (konflik antar golongan dan kelompok) dihentikan. Jangan saling hujat karena kita adalah saudara.Jangan saling menjelekkan karena kita saudara, jangan saling fitnah karena kita saudara," ujar Presiden Joko Widodo tegas di Istana Kepresidenan, Selasa, 16 Mei 2017.
Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih dilanda konflik antar-kelompok atau golongan pasca Pilkada DKI Jakarta 2017. Tak hanya di lapangan dalam bentuk demonstrasi, namun juga di dunia maya yang berwujud berbagai perdebatan di sosial media.
Salah satu pemicu konflik itu adalah kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah pendukung Ahok menganggap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membawa sentimen agama dalam memvonis Ahok dengan vonis dua tahun penjara. Sementara itu, sejumlah kelompok kontra Ahok beranggapan putusan hakim sudah adil.
Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada manfaat dari konflik yang berkepanjangan. Oleh karenanya, mulai saat ini, Jokowi akan mengambil langkah jika ada gerakan atau tindakan yang mencoba memperuncing konflik yang ada.
Salah satu langkah yang sudah diambil, kata Presiden Joko Widodo, adalah memerintahkan penegak hukum untuk tidak ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang memicu konflik. Dengan begitu, energi tidak habis untuk menangani hal ini.
"Saya perintahkan Panglima TNI dan Polri untuk tidak ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengancam persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI, dan berlawanan dengan Bhineka Tunggal Ika," ujar Presiden Joko Widodo tegas.
Secara terpisah, pengurus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syaiful Bakhri, menyampaikan Presiden Joko Widodo sudah mendapat informasi mengenai tanda-tanda disintegrasi dari konflik yang ada. Maka, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah pemuka agama hari ini untuk meminta saran.
Syaiful pun menambahkan Presiden Joko Widodo secara tidak langsung juga ingin memastikan konflik itu tidak merambat ke pemerintahan. Kepada pemuka agama, kata ia, Presiden ingin pemerintah juga tetap solid bekerja melakukan pembangunan. "Soliditas itu terbentuk jika ada upaya untuk merangkainya," kata Syaiful.(*)
"Mulai hari ini, saya minta hal tersebut (konflik antar golongan dan kelompok) dihentikan. Jangan saling hujat karena kita adalah saudara.Jangan saling menjelekkan karena kita saudara, jangan saling fitnah karena kita saudara," ujar Presiden Joko Widodo tegas di Istana Kepresidenan, Selasa, 16 Mei 2017.
Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini masih dilanda konflik antar-kelompok atau golongan pasca Pilkada DKI Jakarta 2017. Tak hanya di lapangan dalam bentuk demonstrasi, namun juga di dunia maya yang berwujud berbagai perdebatan di sosial media.
Salah satu pemicu konflik itu adalah kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah pendukung Ahok menganggap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara membawa sentimen agama dalam memvonis Ahok dengan vonis dua tahun penjara. Sementara itu, sejumlah kelompok kontra Ahok beranggapan putusan hakim sudah adil.
Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ada manfaat dari konflik yang berkepanjangan. Oleh karenanya, mulai saat ini, Jokowi akan mengambil langkah jika ada gerakan atau tindakan yang mencoba memperuncing konflik yang ada.
Salah satu langkah yang sudah diambil, kata Presiden Joko Widodo, adalah memerintahkan penegak hukum untuk tidak ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang memicu konflik. Dengan begitu, energi tidak habis untuk menangani hal ini.
"Saya perintahkan Panglima TNI dan Polri untuk tidak ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengancam persatuan dan persaudaraan, yang mengganggu NKRI, dan berlawanan dengan Bhineka Tunggal Ika," ujar Presiden Joko Widodo tegas.
Secara terpisah, pengurus Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syaiful Bakhri, menyampaikan Presiden Joko Widodo sudah mendapat informasi mengenai tanda-tanda disintegrasi dari konflik yang ada. Maka, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah pemuka agama hari ini untuk meminta saran.
Syaiful pun menambahkan Presiden Joko Widodo secara tidak langsung juga ingin memastikan konflik itu tidak merambat ke pemerintahan. Kepada pemuka agama, kata ia, Presiden ingin pemerintah juga tetap solid bekerja melakukan pembangunan. "Soliditas itu terbentuk jika ada upaya untuk merangkainya," kata Syaiful.(*)
Editor :Tim Sigapnews
.jpg)
