Kasus Djoko Tjandra
ICW Nilai BIN Tak Miliki Kemampuan Lacak Keberadaan Koruptor Djoko Tjandra
Kepala BIN, Budi Gunawan.(Foto: Sigapnews.co.id/Ist).
SIGAPNEWS.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, mudahnya koruptor lalu lalang di Indonesia menjadi tamparan keras bagi penegak hukum.
Menurut ICW, kasus Djoko Tjandra menunjukkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut.
Mulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.
ICW meminta Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Kepala BIN, Budi Gunawan. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum.
"Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan, karena terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/7/2020).
Merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020, negara memberikan alokasi anggaran kepada BIN sebesar Rp 7,4 triliun yang mana Rp 2 triliun diantaranya digunakan untuk operasi intelijen luar negeri.
Selain itu, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk modernisasi peralatan teknologi intelijen.
"Besarnya anggaran yang diterima dengan masih banyaknya jumlah buronan yang berkeliaran tidak linear dengan kinerja BIN," kata dia.
Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan sendiri adalah sosok yang sangat dekat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Pria kelahiran Surakarta, 11 Desember 1959 ini menjabat sebagai Kepala Badan Intelejen Negara, menggantikan Sutiyoso pada September 2016.
Nama Budi Gunawan mulai mencuat saat ia ditunjuk menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri pada masa jabatannya tahun 2001-2004.
Budi kemudian dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal di usianya yang terbilang muda pada tahun 2004-2006.
Budi menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir (Karo Binkar) Mabes Polri.
Karirnya semakin berkembang ketika ia didapuk menjadi Kapolda Jambi, Kadiv Binkum Polri, Kadiv Propam Polri, hingga Kapolda Bali.
Tahun 2012, langkahnya semakin gemilang saat ia menggantikan Komjen. Pol Drs. Oegroseno sebagai orang nomor satu di Lemdikpol.
Bahkan di tahun 2015, pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo,
Budi ditunjuk langsung sebagai calon tunggal Kapolri. Namanya telah sampai pada DPR untuk tes uji kelayakan.
Sayangnya pada saat itu ia belum bisa lolos uji kelayakan karena disangka terlibat dalam kasus rekening gendut dan gratifikasi saat masih menjabat menjadi Karo Binkar Mabes Polri.
Budi akhirnya beralih menjadi Wakapolri, mendampingi calon terpilih Badrodin Haiti.
Meski belum menjadi pemimpin tertinggi Polri, Budi tetap menjalani tugasnya dengan profesional.
Hingga akhirnya, pada September 2016, Presiden Joko Widodo mengangkat Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), hingga kini. (*)
Liputan: Piter
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
