Paramadina Soroti Fondasi Komunikasi Pemerintah Prabowo-Gibran yang Dinilai Rapuh

JAKARTA — Sejumlah pakar komunikasi dan politik menyoroti lemahnya fondasi komunikasi publik pemerintah Prabowo-Gibran dalam webinar evaluasi pemerintahan yang digelar Universitas Paramadina, Sabtu (17/10/2026). Mereka menilai pemerintah perlu memperkuat perencanaan komunikasi, membangun kepercayaan masyarakat, serta mengedepankan empati dan keterbukaan terhadap kritik.

Diskusi bertajuk “Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan” itu menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, analis politik, praktisi media, dan masyarakat sipil. Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026.

Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi RI, Fahd Pahdepie, mengatakan komunikasi pemerintah harus berjalan dua arah: menyampaikan program kepada masyarakat sekaligus menyalurkan aspirasi publik kepada pemimpin.

“Pikiran Presiden dan program terbaik Pemerintah itu pesannya harus sampai kepada rakyat, bahkan di level yang paling bawah. Disaat yang bersamaan Bakom juga harus bisa mendengarkan dan juga menghimpun atau mendapatkan input dari masyarakat pesannya, kemudian kritik dan keluhan dari rakyat agar sampai kepada Presiden atau Pemerintah,” tegas Fahd.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti persoalan kepercayaan publik dan perubahan kepemimpinan di lembaga komunikasi pemerintah.

“Persoalan besarnya adalah dalam 2 tahun, sudah ada tiga pergantian pimpinan Bakom RI dan pergantian nomenklatur, ini membuktikan ada problem besar dalam plan communication Pemerintah,” ujar Arya.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Prabunindya Revta Revolusi, menilai banyaknya perangkat komunikasi pemerintah belum cukup tanpa fondasi yang kuat. Ia mendorong pendekatan empatik yang mengutamakan mendengar masyarakat sebelum memberikan klarifikasi saat krisis.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, menegaskan kritik publik harus diperlakukan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, bukan ancaman.

Pengamat komunikasi publik dan politik, Abdul Malik Gismar, turut mengingatkan bahwa keberhasilan persuasi harus disertai kebenaran dan tanggung jawab sosial.

Webinar yang diikuti ratusan peserta itu dihadiri pula Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini. Diskusi diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk membangun komunikasi yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.