Ekonom Malaysia Prof Jomo Soroti Liberalisme dan Arah Kebijakan Ekonomi Asia Tenggara

JAKARTA  — Ekonom Malaysia Prof. Jomo Kwame Sundaram mengingatkan negara-negara Asia Tenggara agar tidak menerapkan kebijakan ekonomi secara seragam tanpa mempertimbangkan sejarah dan kondisi masing-masing negara. Pandangan itu disampaikan dalam kuliah umum Program Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina bersama Megawati Institute di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Kuliah umum bertajuk “Sejak Kapan Kita Menjadi Liberal?: Sejarah Ilmu Ekonomi di Asia Tenggara” tersebut membedah perjalanan pemikiran ekonomi liberal, pengaruh kolonialisme hingga neoliberalisme, serta relevansinya terhadap kebijakan ekonomi kawasan.

Jomo menilai istilah liberalisme sendiri tidak memiliki pengertian tunggal. Menurutnya, konsep tersebut harus dilihat berdasarkan siapa yang menggunakannya, kepentingan yang melatarbelakanginya, serta konteks sejarah suatu negara.

“Tidak ada satu liberalisme yang dipersetujui semua orang. Maksud liberalisme itu kabur. Jadi kalau kita dengar istilah liberal, kita mesti tahu siapa yang menggunakannya, apa maksudnya,” tutur Jomo.

Ia juga mengkritik kecenderungan pendidikan ekonomi yang terlalu menitikberatkan aspek teknis dan mengesampingkan sejarah pemikiran. Padahal, menurutnya, latar belakang lahirnya sebuah teori penting untuk menentukan apakah gagasan tersebut relevan diterapkan.

“Ide itu tidak jatuh dari langit. Ini bukan wahyu. Kita mesti berpijak di atas bumi dalam memikirkan kebijakan yang sesuai,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Jomo turut membahas pergeseran pemikiran ekonomi dari Keynesian menuju neoliberalisme sejak akhir 1970-an serta pengaruh *Washington Consensus* terhadap negara berkembang.

Ia membandingkannya dengan pengalaman Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan China yang menunjukkan peran negara tetap dapat menjadi bagian penting dalam proses industrialisasi.

“Kebijakan ekonomi yang tepat sepatutnya berakar umbi dalam konteksnya. Tidak ada satu dasar yang sesuai untuk semua negeri, apalagi di dunia ketiga,” tegasnya.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy, mengatakan diskusi tersebut penting untuk memperkuat tradisi berpikir kritis mengenai kebijakan ekonomi.

“Sejarah Ekonomi Liberal di Asia Tenggara adalah hal penting dan sangat krusial bagi lanskap geopolitik dan kesejahteraan kawasan kita,” katanya.

Jomo juga mengingatkan agar keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

“Perkembangan ekonomi sepatutnya memberi manfaat kepada orang ramai. Itu sepatutnya menjadi prioritas,” pungkasnya.