Pengamat Soroti Anggaran Publikasi KLH/BPLH: Jangan Habiskan Uang Negara untuk Pencitraan

JAKARTA — Pengamat kebijakan publik dan lingkungan Ley Bolon menyoroti besarnya anggaran publikasi dan kehumasan di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang dinilainya perlu dievaluasi agar benar-benar berdampak terhadap penyelesaian persoalan lingkungan.

Menurut Ley, anggaran untuk iklan layanan masyarakat, kerja sama media, advertorial, talkshow, hingga sosialisasi harus dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan citra lembaga.

“Bayar media mahal, kerja nyata tetap kosong, lingkungan tetap rusak,” kata Ley Bolon, Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan, Sabtu (23/8/2026). Ia menilai setidaknya terdapat tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran publikasi KLH/BPLH.

Pertama, besarnya anggaran publikasi dinilai belum sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat di lapangan. Menurut Ley, ketika masyarakat menghadapi persoalan pencemaran sungai, limbah, dan sampah, pemerintah harus mampu menunjukkan langkah konkret dalam penanganannya. “Logikanya kebalik.

Buat bayar media ada duit. Buat tangani limbah, sampah, dan kebersihan lingkungan tidak ada bukti nyata,” ujarnya. Kedua, Ley mempertanyakan materi publikasi pemerintah yang menurutnya lebih banyak menampilkan keberhasilan dan aktivitas pejabat dibandingkan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Ia mendorong KLH/BPLH memperbanyak publikasi mengenai mekanisme pengaduan pencemaran, data kualitas lingkungan, tindak lanjut laporan masyarakat, serta sanksi terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. “Yang dipublikasikan egonya pejabat, bukan kebutuhan publik,” tegasnya.

Ketiga, ia mempertanyakan indikator keberhasilan anggaran publikasi. Menurut Ley, pemerintah perlu membuka evaluasi mengenai sejauh mana belanja komunikasi publik memberikan dampak nyata. “Ratusan juta habis tiap tahun.

Tapi KLH/BPLH tidak pernah mempublikasikan dari anggaran itu berapa konflik lingkungan yang selesai, berapa masyarakat yang terbantu, dan apa dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha,” katanya. Ley

menegaskan, kritik tersebut bukan berarti publikasi pemerintah tidak diperlukan. Namun, penggunaan anggaran negara harus memiliki tujuan, indikator keberhasilan, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ia mendorong anggaran komunikasi publik juga diarahkan untuk memperkuat sistem pengaduan, keterbukaan data lingkungan, edukasi masyarakat, dan kampanye yang mendorong perubahan perilaku. “Lingkungan tidak bisa diselamatkan pakai advertorial. Hutan dan lingkungan hidup di masyarakat tidak akan tumbuh karena di-like di Instagram.

Hentikan budaya humas yang hanya menjual keberhasilan, tetapi tidak menjelaskan kegagalan,” pungkasnya. Catatan: Tuduhan mengenai besaran dan penggunaan anggaran publikasi dalam naskah ini sebaiknya diverifikasi melalui dokumen anggaran/kontrak, data realisasi, serta keterangan resmi KLH/BPLH agar pemberitaan tetap berimbang dan memenuhi prinsip jurnalistik.