Legislator DPR RI Mafirion Minta Agrinas Selektif Beri KSO, Jangan Abaikan Masyarakat

PEKANBARU - Anggota DPR RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Riau II, H. Mafirion, meminta PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) memperketat seleksi perusahaan mitra yang mendapat kerja sama operasional (KSO) pengelolaan perkebunan.

Ia menegaskan, perusahaan yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan masyarakat adat tidak layak diberi kepercayaan mengelola perkebunan.

Pernyataan itu disampaikan Mafirion menyikapi masih munculnya konflik agraria dan bentrokan di sejumlah wilayah perkebunan di Riau. Menurutnya, perubahan pengelola perkebunan harus membawa penyelesaian persoalan, bukan sekadar mengganti nama perusahaan.

“Jangan sampai pergantian pengelola hanya mengganti nama perusahaan, tetapi persoalan dengan masyarakat tetap terjadi. Agrinas harus memastikan setiap perusahaan yang diberikan kepercayaan mengelola kebun benar-benar mampu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan menghormati hak-hak masyarakat adat,” ujar Mafirion.

Ia menilai pengelolaan perkebunan memiliki konsekuensi sosial yang besar. Karena itu, keberhasilan perusahaan tidak cukup diukur dari produksi dan keuntungan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan kesejahteraan serta menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar.

“Kalau perusahaan penerima KSO mengabaikan masyarakat, memicu konflik, atau tidak mampu menyelesaikan persoalan dengan masyarakat adat, jangan diberikan kepercayaan untuk mengelola kebun. Agrinas harus berani mengevaluasi dan menghentikan kerja sama dengan mitra yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Mafirion menyoroti sejumlah persoalan perkebunan di Riau, mulai dari penguasaan lahan, akses masyarakat terhadap kebun, hubungan dengan pekerja hingga hak masyarakat adat. Konflik di Rokan Hulu, Tambusai Utara dan Kota Garo, menurut dia, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola pengelolaan perkebunan.

“Kita tidak ingin kebun yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru menjadi sumber konflik. Kehadiran Agrinas harus dirasakan sebagai kehadiran negara yang memberikan solusi, bukan menghadirkan persoalan baru di tengah masyarakat,” katanya.

Ia mendorong evaluasi mitra KSO melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, masyarakat adat, koperasi dan pihak terkait. Mafirion juga mengapresiasi rencana memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal melalui perubahan pola kerja sama.

“Masyarakat lokal jangan hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Mereka harus mendapatkan ruang untuk bekerja, menjadi bagian dari koperasi, menjadi mitra usaha dan memperoleh manfaat ekonomi,” ujarnya.

Mafirion berharap Agrinas berani mengambil langkah tegas terhadap mitra yang gagal menjaga hubungan dengan masyarakat.

“Kebun harus menghasilkan, perusahaan harus sehat, tetapi masyarakat juga harus sejahtera. Itulah prinsip pengelolaan perkebunan yang berkeadilan,” tegasnya.