Perempuan Paramadina Soroti Ketimpangan Peran Strategis di Ruang Publik

JAKARTA — Persoalan kesetaraan perempuan kembali menjadi sorotan dalam refleksi 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Universitas Paramadina menggelar webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” pada Jumat, 14 Agustus 2026, dengan membahas keterlibatan perempuan dalam ruang publik, ekonomi, politik, diplomasi hingga industri masa depan.

Wakil Rektor Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menilai makna kemerdekaan perempuan tidak cukup diukur dari kebebasan, tetapi juga dari kesempatan untuk mengambil peran strategis dalam kehidupan publik.

“Pilar utama perempuan di era kemerdekaan adalah sejauh mana perempuan diberikan ruang dan mampu mengambil peran strategis di ruang publik,” kata Iin.

Menurutnya, perempuan kini memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan UMKM, menopang ketahanan ekonomi keluarga, hingga memperkaya perspektif dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, ketimpangan gender serta hambatan budaya masih membatasi akses perempuan ke posisi strategis.

Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Dr. Rini Sudarmanti, bahkan mempertanyakan sejauh mana ruang publik benar-benar memberikan kesempatan setara kepada perempuan.

“Jika di kampus, jumlah perempuan banyak sekali, namun ketika masuk ke ranah publik, jumlah itu kontan menghilang entah ke mana,” ujarnya.

Dr. Prima Naomi menambahkan, kesenjangan paling besar masih terlihat pada aspek pemberdayaan politik dan kesempatan ekonomi.

“Gap paling tinggi di Indonesia ada di political empowerment. Gap terbesar kedua masih di economic participation and opportunity. Itulah PR-PR penting bagi perempuan Indonesia,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Tia Rahmania, M.Psi., yang menilai keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi indikator penting demokrasi.

“Demokrasi yang memberikan ruang untuk dipilih dan memimpin bagi perempuan, adalah demokrasi yang sehat.”

Diskusi juga mengangkat aspek psikologis, diplomasi, kreativitas dan industri masa depan. Para pembicara sepakat bahwa kemerdekaan perempuan harus diwujudkan melalui akses yang lebih luas untuk berpartisipasi, memimpin, dan menentukan kebijakan.

Forum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa 81 tahun kemerdekaan Indonesia perlu diikuti dengan penguatan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga, termasuk perempuan.