Rudy Tanoe Selesai Diperiksa KPK Terkait Kasus Bansos Beras

JAKARTA – Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Program Keluarga Harapan (PKH).

Rudy tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.52 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 14.31 WIB. Setelah pemeriksaan, ia menyebut dirinya dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lain dalam perkara tersebut.

“Saya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang lain, itu saja. Selebihnya silakan ke penyidik atau ke penasihat hukum saya,” kata Rudy kepada wartawan.

Kuasa hukum Rudy, Ricky HP Sitohang, menyebut kliennya mengikuti pemeriksaan secara kooperatif. Menurut Ricky, penyidik meminta sejumlah klarifikasi terkait perkara yang sedang dikembangkan KPK.

“Jadi tidak ada hal-hal yang signifikan, setelah selesai ya klarifikasi, kita kembali,” ujar Ricky.

Ricky tidak menjelaskan jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik. Ia menyebut materi pemeriksaan merupakan bagian dari proses penyidikan yang menjadi kewenangan KPK.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan penyaluran bansos beras PKH. KPK sebelumnya mendalami mekanisme penyaluran bantuan, termasuk dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kontrak.

Dalam perkara tersebut, lembaga antirasuah memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp221 miliar. KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, yakni Rudy Tanoesoedibjo, Edi Suharto, Kanisius Jerry Tengker, serta PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik.

Pemeriksaan terhadap Rudy menjadi bagian dari pendalaman perkara untuk memperjelas rangkaian dugaan penyimpangan sekaligus menelusuri pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

KPK masih mengembangkan penyidikan dan mendalami berbagai keterangan serta alat bukti sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.