Kapolda Jabar Ajak Ormas Tolak Premanisme Demi Jaga Investasi Karawang

KARAWANG – Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto mengajak organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjaga kondusivitas kawasan industri di Kabupaten Karawang dengan menolak segala bentuk premanisme, intimidasi, hingga pungutan liar yang berpotensi mengganggu iklim investasi. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Aula Polres Karawang, Senin (13/7/2026).

Pertemuan yang dipimpin langsung Kapolda Jabar tersebut dihadiri Pejabat Utama Polda Jawa Barat, Kapolres Karawang AKBP Fiki N. Ardiansyah, unsur Pemerintah Kabupaten Karawang, serta puluhan perwakilan Ormas dan LSM dari berbagai wilayah di Karawang.

Dalam arahannya, Irjen Pol. Pipit Rismanto menegaskan Kabupaten Karawang merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Karena itu, menurutnya, menjaga keamanan dan kepastian hukum di kawasan industri bukan hanya menjadi tugas aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Polda Jawa Barat berkomitmen memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor. Di sisi lain, kami juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar setiap aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara santun, konstruktif, dan sesuai mekanisme yang berlaku," tegas Pipit Rismanto.

Kapolda menekankan seluruh pihak agar mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan intimidasi, pemaksaan, pemerasan, pungutan liar (pungli), maupun tindakan melawan hukum yang dapat menghambat aktivitas dunia usaha dan menurunkan kepercayaan investor.

Dalam forum tersebut, para perwakilan Ormas dan LSM menyatakan komitmen bersama untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang aman, tertib, dan kondusif. Mereka juga sepakat menolak segala bentuk premanisme, pemerasan, pungli, serta tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, Ormas dan LSM menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah, aparat penegak hukum, dan kalangan dunia usaha dalam menjaga keamanan kawasan industri serta membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pelaku usaha.

Rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan seluruh peserta untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan Karawang sebagai salah satu kawasan industri yang aman, kompetitif, dan tetap menjadi tujuan utama investasi nasional.