Lembaga Kebijakan Independen untuk Kawal Kebijakan Publik Nasional

Jakarta, sigapnews.co.id.                                                    – The Merah Putih Initiative (TMPI) resmi hadir sebagai institusi non-pemerintah yang digagas para profesional muda untuk memperkuat arsitektur kebijakan publik di Indonesia. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif yang menghadirkan pendekatan independen, inklusif, kritis, konstruktif, dan berbasis solusi dalam mengawal kebijakan nasional.

Dalam peluncuran perdananya, TMPI juga memperkenalkan keterlibatan generasi muda dari berbagai daerah. Salah satunya adalah *Rianda*, pemuda asal Riau yang kini dipercaya menjadi bagian dari kelembagaan TMPI. 

Ayo optimalkan keberadaan TMPI sebagai lembaga kebijakan. Rianda, salah satu anak Riau, diamanahkan untuk terus mengenalkan lembaga ini ke publik dan memastikan suara daerah masuk dalam perumusan kebijakan nasional.

CEO The Merah Putih Initiative, *Alfi Naufida Ulinnuha*, menjelaskan TMPI dibangun sebagai ruang yang mempertemukan gagasan, riset, eksekusi, serta investasi berdampak. 

“TMPI adalah institusi non-pemerintah yang independen dan inklusif. Kami memosisikan diri sebagai _development and intellectual partner_ bagi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, melalui tiga pilar utama: *District Labs, Policy Labs, dan Impact Investment Labs*,” ujar Alfi saat soft launching di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (11/5/2026).

Melalui tiga pilar tersebut, TMPI akan bekerja di seluruh siklus kebijakan. District Labs difokuskan sebagai ruang pengujian kebijakan di tingkat daerah. Policy Labs untuk riset tematik dan penguatan desain kebijakan nasional. Sementara Impact Investment Labs diarahkan mendukung pendanaan berbasis dampak sosial pada sektor strategis.

Alfi menegaskan, TMPI tidak hanya ingin menjadi lembaga kajian, tetapi juga mitra strategis yang memastikan kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Tujuan kami adalah memperkuat _policy design_, kolaborasi lintas _stakeholder_, dan eksekusi berbasis _evidence_ agar kebijakan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Outcome yang ingin dicapai adalah terciptanya benchmark baru dalam implementasi kebijakan Indonesia yang berkelanjutan, scalable, dan berdampak nyata,” lanjutnya.

Fokus kerja TMPI mencakup tujuh sektor utama: kesehatan dan nutrisi, pendidikan, ketahanan pangan, AI/energi dan keberlanjutan, modal manusia, geopolitik, serta inklusi ekonomi.

Dukungan juga datang dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Menteri Komunikasi dan Digital RI, *Meutya Hafid*, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun tata kelola teknologi yang aman dan etis.

“Melalui The Merah Putih Initiative, kolaborasi lintas sektor terus didorong untuk memperkuat ruang digital Indonesia yang terhubung, tumbuh, dan terjaga. Mulai dari perlindungan anak di ruang digital, penguatan literasi digital, hingga tata kelola AI yang etis dan bertanggung jawab,” kata Meutya.

Senada, Gubernur Maluku Utara *Sherly Tjoanda Laos* menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. 

“Saya melihat ruang kolaborasi seperti TMPI penting untuk membantu memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi bisa dieksekusi dan berdampak langsung di lapangan,” ujarnya.

Managing Director Global Relations and Governance Danantara, *Mohamad Al-Arief*, juga menyambut peluang kerja sama dengan TMPI, khususnya dalam pengembangan talenta dan penguatan think tank kebijakan.

Pada peluncuran perdana, TMPI memperkenalkan program unggulan *Policy Talk Series* yang akan digelar rutin. Diskusi perdana mengulas kebijakan publik pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari perspektif global, nasional, dan daerah.

Dengan kehadiran profesional muda seperti Rianda dari Riau, TMPI berharap dapat menjadi model baru kolaborasi kebijakan di Indonesia. Lembaga ini mempertemukan profesional muda, pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, hingga investor berdampak untuk memperkuat kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.