Dikes Lotim Bantah Isu Wartawan Jadi PJ Limbah B3

Lombok Timur – Isu dugaan pencatutan nama sejumlah wartawan sebagai penanggung jawab proyek limbah B3 di seluruh Puskesmas Kabupaten Lombok Timur mendadak memicu polemik di kalangan insan pers.

Namun, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H. L. Aries Fahrozi, menegaskan kabar tersebut tidak benar dan tidak pernah diketahui pihak dinas maupun Puskesmas.

Pernyataan itu disampaikan Aries saat dikonfirmasi di Lombok Timur, Rabu (7/5/2026). Ia mengaku terkejut setelah menerima kiriman daftar nama yang disebut-sebut terkait proyek publikasi limbah B3 di lingkungan Puskesmas.

“Saya juga kaget ada nama-nama yang dikirim ke saya, tapi saya juga tidak tahu sama sekali dan juga semua Puskesmas tidak ada yang tahu dan tidak ada pernah ada seperti itu,” ujar Aries.

Menurutnya, tidak pernah ada penunjukan resmi maupun koordinasi terkait penanggung jawab proyek limbah B3 yang melibatkan wartawan di seluruh Puskesmas se-Lombok Timur. Ia memastikan pihak Dinas Kesehatan tidak pernah menerima laporan maupun komunikasi mengenai program tersebut.

Polemik itu semakin berkembang setelah muncul dugaan adanya oknum yang mengatasnamakan wartawan untuk kepentingan publikasi proyek. Namun tudingan tersebut langsung dibantah Ketua FRIC Lombok Timur.

Dalam klarifikasinya, Ketua FRIC Lotim menegaskan dirinya tidak pernah mengirim daftar nama wartawan kepada pejabat mana pun, termasuk pihak Dinas Kesehatan maupun kepala Puskesmas.

“Tidak pernah mengirimkan daftar nama tersebut ke pejabat manapun. Apalagi meminta dana publikasi untuk kepentingan project publikasi limbah B3 di Puskesmas,” tegasnya.

Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya pernah menghubungi kepala Puskesmas terkait proyek publikasi maupun pengelolaan limbah B3.

“Tidak pernah menghubungi Kapus manapun terkait daftar nama tersebut. Apalagi menjual nama-nama wartawan ke Puskesmas atau Dikes Lotim,” lanjutnya.

Menyikapi kegaduhan tersebut, sejumlah pihak meminta seluruh instansi lebih berhati-hati menerima informasi yang belum terverifikasi. Puskesmas juga diimbau segera melakukan konfirmasi ke redaksi media apabila ada pihak yang mengatasnamakan wartawan dan meminta dana publikasi.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi informasi sebelum dipublikasikan agar tidak memicu kesalahpahaman dan merugikan nama baik profesi jurnalistik maupun institusi pemerintah.