Dana Rp824,8 Miliar Mengalir, Rekonstruksi Aceh Dipercepat

ACEH - Aliansi Relawan Wilayah Tengah (ARA) Aceh bertemu Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Syafrizal, dalam diskusi di Cafe ARB, Jalan Lebe Kader, Rabu (15/04/2026) malam, membahas percepatan pemulihan pascabencana.

Diskusi yang berlangsung intens itu langsung mengerucut pada angka besar: Rp824,8 miliar. Dana tersebut dijanjikan pemerintah untuk pemulihan Aceh, terutama wilayah tengah yang terdampak bencana.

Koordinator ARA, Yunadi HR, menyebut pertemuan itu membuka sejumlah agenda strategis yang selama ini dinantikan relawan dan masyarakat terdampak.

“Dana pengembalian dan Transfer ke Daerah untuk Aceh mencapai Rp824,8 miliar, dan ini difokuskan pada pemulihan pascabencana,” ungkap Yunadi, Kamis (16/04/2026).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut berada di luar skema besar Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera 2026–2028 yang nilainya mencapai Rp100,2 triliun. Artinya, ada dua jalur pembiayaan yang berjalan paralel.

Fokus penggunaan dana, kata Yunadi, mencakup pembangunan infrastruktur vital. Di antaranya perbaikan jalan Takengon, Bintang dengan alokasi Rp10 miliar, serta pemeliharaan ruas KKA Aceh Utara–Bener Meriah.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan sektor transportasi udara sebagai bagian mitigasi jangka panjang. Bandara Rembele direncanakan diperpanjang landasannya, begitu juga bandara di Gayo Lues dan Aceh Tenggara, termasuk pemasangan Instrument Landing System (ILS).

“Kami berharap perluasan runway dan kelengkapan ILS bisa segera direalisasikan untuk mendukung akses dan mitigasi bencana,” kata Yunadi.

Dalam forum tersebut, ARA juga mendorong pembentukan media center yang terbuka dan responsif. Tujuannya agar masyarakat dapat memantau perkembangan rehabilitasi secara transparan.

Selain itu, isu hunian tetap (huntap) menjadi perhatian. Pemerintah disebut akan menyesuaikan pagu anggaran agar kualitas pembangunan tetap memenuhi standar.

Sementara itu, Syafrizal menegaskan bahwa pelibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam proses pemulihan.

“Pelibatan publik sesuai amanat undang-undang sangat penting. Kami juga akan mensinergikan kegiatan relawan dengan Satgas dan kementerian terkait,” tegas Syafrizal.

Ia menambahkan, pemerintah juga membuka ruang bagi korban bencana yang belum terdata untuk melengkapi data agar tetap mendapatkan haknya.

“Tidak boleh ada korban yang terlewat. Semua harus terakomodasi,” ujarnya.

Dorongan lain yang mengemuka adalah revisi tata ruang di empat kabupaten wilayah tengah Aceh. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah risiko bencana serupa di masa depan.

ARA bahkan mengusulkan pembentukan tim staf khusus Presiden untuk Aceh, guna mempercepat optimalisasi dana Otonomi Khusus dan penanganan kebencanaan.

“Terkait stafsus Presiden untuk Aceh, itu langkah strategis dan sangat wajar untuk segera diwujudkan,” kata Yunadi.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa rekonstruksi Aceh memasuki fase percepatan. Dengan dukungan anggaran besar dan tekanan publik yang menguat, pemerintah dituntut bergerak cepat bukan hanya membangun kembali, tetapi memastikan Aceh lebih siap menghadapi bencana di masa depan.