Korupsi Tersangka Yan Prana
Soal Kerugian di Kasus Korupsi Yan Prana, Jaksa Tunggu Perhitungan Auditor
Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya saat digiring Kejati Riau ke mobil tahanan, Selasa (22/12/2020). (Foto: Sigapnews.co.id/Ist)
SIGAPNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Proses penyidikan perkara dugaan korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Siak tahun 2013-2017, akan segera rampung dalam waktu dekat.
Adapun tersangka dalam perkara dugaan rasuah yang ditangani tim jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau ini, adalah Yan Prana Jaya, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau non aktif.
Yan Prana ditetapkan tersangka pada Selasa (22/12/2020) lalu. Ia juga langsung ditahan oleh jaksa hari itu juga, dan dititipkan di Rutan Klas I Pekanbaru.
Asisten Pidsus (Aspidsus) Kejati Riau, Hilman Azazi mengungkapkan, saat ini jaksa masih melengkapi proses pemberkasan perkara. Sembari itu, jaksa juga tengah menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli auditor.
"Tinggal menunggu dari ahli auditor, sudah dihitung (kerugian keuangan negara). Tapi dikit lagi, masih ada kurang dikit. Jadi yang 2014-2017 sudah, tinggal 2013 lagi," ucapnya, Rabu (27/1/2021).
Hilman memperkirakan, proses perhitungan kerugian keuangan negara, bisa segera diselesaikan dalam kurun waktu 1 sampai 2 pekan ini.
Sementara itu, untuk pemeriksaan saksi-saksi diungkapkan Hilman, prosesnya sudah rampung. "Saksi (jumlahnya) di atas 10 orang ada," ujarnya.
Saat dugaan rasuah terjadi, Yan Prana menjabat sebagai Kepala Bappeda di Kabupaten Siak Indrapura yang berjuluk Kota Istana ini.
Dalam proses penanganan perkara, jaksa penyidik memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan Yan Prana, selama 40 hari, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021.
Penambahan masa penahanan Yan Prana, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-01/L.4.5/Ft.1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021, yang diteken pimpinan Kejati Riau.
Perpanjangan masa penahanan Yan Prana ini dikarenakan proses penyidikan belum rampung.
Untuk diketahui, saat dugaan korupsi terjadi, Yan Prana bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA).
Akibat perbuatan yang dilakukan Yan Prana, negara terindikasi mengalami kerugian sekitar Rp1,8 miliar. Adapun alasan penahanan terhadap Yan Prana sendiri, sifatnya subjektif.
"Kalau ada 3 (alasan), pertama melarikan diri, tidak mungkin, dia sendiri ASN. Kedua kalau mengulangi tindak pidana, kejadian di Siak, juga tidak," sebut Hilman Azazi, Aspidsus Kejati Riau.
"Tetapi alasan menghilangkan barang bukti. Itu yang jadi alasan kita, laporan penyidik ke kita ada indikasi seperti itu. Termasuk indikasi mencurigai melakukan penggalangan-penggalangan saksi. Jadi itu yang membuat penyidik bahwa dia (Yan Prana) ditahan," sambung dia.
Diungkapkan Hilman, dari hasil penghitungan sementara, nilai kerugian keuangan negara akibat perbuatan Yan Prana sekitar Rp1,8 miliar.
"Total nilai anggaran berapa lupa. Modus operandi dia sebagai Pengguna Anggaran (PA). Melakukan pemotongan atau pemungutan setiap pencarian yang sudah dipatok, sekitar 10 persen. Yang dipotong baru hitungan Rp1,2 miliar gitu atau Rp1,3 miliar," terang Aspidsus Kejati Riau.
Ketika ditanya wartawan soal kemungkinan tersangka lain, Hilman mengatakan untuk sementara belum ada arah ke sana.
Atas perbuatannya, Yan Prana dijerat dengan pasal berlapis sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 10 huruf (b), Pasal 12 huruf (e), Pasal 12 huruf (f), UU Tipikor, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)
Liputan: Brian.
Editor : Robinsar Siburian.
Editor :Tim Sigapnews
