Negeri Melayu
Riau Provinsi Kaya, Tetapi Kekayaannya Semu
Sigapnews.co.id | Pekanbaru - Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia.
konon kata pejabat perusahaan multi nasional, "Chevron", mengatakan negara Indonesia ini sejak merdeka sampai tahun 1980-an dibiayai oleh minyak Riau.
Pertumbuhan ekonomi provinsi Riau secara totalitas pesat dan cepat, tetapi semu dalam artian bukan milik orang daerah tetapi milik orang luar daerah dan pusat.
Ada beberapa sektor Sumber Daya Alam Riau yang menjadi primadona Negara yang kita cintai ini (Indonesia,red) diantaranya, Minyak Bumi, Gas, Hutan, Tambang, Perikanan, perkebunan.
Menurut tokoh Ekonom Riau yang juga Pembina Forum Jurnalis Melayu riau (FJMR) Syed Razali mengatakan Sumber Daya Alam Riau hampir seluruhnya dikuasai orang luar daerah atau diluar masyarakat Riau.
"Coba kita data dan lihat dilapangan tidak ada satu pun perusahaan besar yang dikuasai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bahkan Lembaga Adat (LAM) Riau pun tidak dilibatkan dalam setiap perjanjian kerjasama," ujar Syed Razali yang juga menjabat ketua Koperasi LAM Riau.
"Penyebab semua ini memang salah kita dan pemimpin Riau ini karena tidak jeli melihat potensi yang ada," sambung Syed Razali.
Akibatnya Perkembangan Riau secara ekonomi nsional itu tidak berpengaruh terhadap kesejateraan masyarakat Riau sendiri.
"Kalau kita kembali ke UUD 1945 tentang kesejateraan, mau tidak mau ekonomi masyarakat diperbaiki. Tidak mungkin masyarakat sejahtera tanpa memperbaiki ekonomi. Bicara perbaikan ekonomi kita bicara potensi kita, kalau didaerah kita potensi perkebunan dan pertanian berarti kita bicara lahan, kalau lahan sudah dijual kita mau bicara apa?,"papar pembina FJMR ini dengan nada bertanya.
Untuk saat ini yang bisa dilakukan oleh Pemrov Riau adalah melihat potensi yang ada dan memperbaiki Sumber Daya manusia (SDM). Syed mengatakan pihak eksekutif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan kota harus mengangkat kepala Dinas atau Badan sesuai dengan disiplin ilmunya.
"Jangan mengangkat Kepala Dinas atau pejabat hanya berdasarkan suka tidak suka dan hanya golongan mereka saja", ujar Syed.
Setiap kepala Dinas dan pejabat harus mempunyai data base dibidangnya masing-msing, sehingga tahu potensi yang ada pada instansi yang ia pimpin.
Yefrizal, Ketau Forum Jurnalis Melayu Riau sependapat denga Syed Razali, bahkan SDA Riau di eksploitasi habis-habisan.
Menurut Yefrizal, tolak ukur kemajuan suatu provinsi bukan dilihat dari pembangunan fisik semata, tetapi yang lebih penting dilihat dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
"Untuk apa pembagunan gedung-gedung bertingkat di provinsi Riau kalau SDA Riau di Eksploitasi habis-habisan, tetapi kesejahteraan masyarakat Riau abaikan," ucap Yefrizal.
"Minyak Riau sudah di ekploitasi sebanyak 1.000.000.000 Milyar Barel lebih, hutan alam Riau sudah gundul dan dijual kepada orang diluar daerah," ungkap Yefrizal.
Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bagian Ketiga Dana Perimbangan Pasal 6 Dana Alokasi Khusus.
(1) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.
(2) Penerimaaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
(3) 10% (sepuluh persen) penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan 20% (dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota.
4) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
(5) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
Penerimaan Negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat dan 15% (lima belas persen) untuk Daerah.
Penerimaan Negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah Daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan imbangan 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.
"Apakah SDA Riau itu sudah berimbang sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan bagaimana perhitungannya selama ini," tanya Yefrizal yang juga pemimpin perusahaan media ini.
"Kedepannya marilah kita bersinergi baik itu pihak eksekutif, Legislatif, yudikatif serta LAM Riau untuk menyelamatkan SDA Riau demi kesejahteraan masyarakat Riau," ajak Yefrizal.
Editor :Tim Sigapnews
