Plt Gubri SF Hariyanto Tegaskan Penguatan Perbatasan dan Kedaulatan Negara
Plt Gubri SF Hariyanto menhghadiri Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
BOGOR - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan komitmen Pemprov Riau untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat di kawasan terluar.
Komitmen itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Sejak pagi, rakor yang dibuka Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersama Mendagri Tito Karnavian dan Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman berlangsung intens. Forum tersebut memfokuskan penyelarasan arah pembangunan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029 dan amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Usai sesi pengarahan, SF Hariyanto menegaskan kesiapan Riau untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau,” ujarnya. Ia menyebut wilayah perbatasan sebagai prioritas strategis karena menjadi simbol wajah negara.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembangunan perbatasan tak boleh lagi dipandang sebagai wilayah belakang.
“Dengan pelaksanaan Rakor ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Pembahasan dalam rakor mengarah pada enam sektor utama: politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Seluruh agenda diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan agar mampu bersaing secara regional.
Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini juga mengevaluasi realisasi program hingga triwulan III tahun 2025 dan memetakan berbagai kendala di lapangan.
“Jumlah anggota BNPP meningkat signifikan dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga, sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” jelasnya.
Kehadiran kepala daerah dari wilayah perbatasan turut menguatkan posisi Riau dalam forum tersebut. Di antaranya Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin.
Pemprov Riau menegaskan akan segera menindaklanjuti arahan nasional dengan mengonsolidasikan program pembangunan perbatasan di tingkat daerah untuk memastikan kawasan terluar menjadi pusat pertumbuhan baru.
Editor :Tim Sigapnews
