Komisi V DPRD Riau Soroti Efisiensi Anggaran Kebudayaan 2025
Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
PEKANBARU - Komisi V DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Riau membahas Rancangan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPRD Riau, Rabu (17/9/2025), dipimpin Ketua Komisi V Indra Gunawan Eet didampingi Wakil Ketua Abdul Kasim dan Sekretaris Robin P. Hutagalung.
Sejumlah anggota Komisi V turut hadir, antara lain Rizal Zamzami, Syafrudin Iput, Daniel Eka Perdana, Agus Triansyah, Septina Primawati, dan Magdalisni. Dari pihak eksekutif, Plt Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Edy Afrizal, datang bersama jajaran pejabat struktural.
Dalam pemaparannya, Edy Afrizal menyebutkan bahwa APBD murni 2025 menetapkan enam program, 13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 58,90 persen.
Ia juga mengungkap adanya penurunan anggaran sebesar 7,86 persen karena kebijakan efisiensi.
“Efisiensi ini membuat sejumlah kegiatan di bidang kebudayaan tidak lagi dilaksanakan. Anggaran difokuskan pada belanja wajib, termasuk gaji dan tunjangan ASN serta PPPK,” jelasnya.
Ketua Komisi V Indra Gunawan Eet langsung menyoroti penggunaan dana hibah. “Kami perlu kejelasan arah penyaluran hibah ini. Jangan sampai anggaran kebudayaan justru tidak menyentuh kebutuhan pelestarian budaya di masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Edy menegaskan bahwa dana hibah yang sudah dicairkan sisanya dialokasikan ke beberapa sub kegiatan yang relevan.
“Tidak ada program baru dalam APBD Perubahan. Semua hanya penyesuaian teknis, terutama terkait kewajiban belanja pegawai,” tambahnya.
Diskusi berjalan kritis. Anggota DPRD mempertanyakan efektivitas program kebudayaan jika sebagian kegiatan harus dihentikan. Mereka menekankan pentingnya menjaga kesinambungan program agar pelestarian budaya daerah tidak terabaikan di tengah keterbatasan anggaran.
Rapat ditutup dengan harapan Komisi V agar Dinas Kebudayaan mampu menjaga keberlangsungan program meski ada efisiensi.
DPRD menekankan agar kebijakan anggaran tidak hanya fokus pada belanja rutin, tetapi juga mampu memberi dampak nyata terhadap pengembangan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
Editor :Tim Sigapnews
