Sidang Paripurna
DPRD Pelalawan Sahkan Lima Ranperda Menjadi Perda
Ketua DPRD Pelalawan, H Nasarudin, SH MH menandatangani sahnya lima Ranperda menjadi Perda
Sigapnews.co.id | Pelalawan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pengesahan lima Ranperda menjadi Perda, Jumat (4/8/2017). Sidang Paripurna kali ini langsung dipimpin Ketua DPRD Pelalawan, H Nasarudin, SH MH.
Berdasarkan keputusan DPRD Pelalawan Nomor KPTS.18/DPRD/2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017, Pansus I diberi tugas membahas tiga Ranperda Kabupaten Pelalawan.
Anggota DPRD Pelalawan, Abdullah, saat menyampaikan hasil pembahasan Pansus I dalam Paripurna tersebut mengatakan, ketiga ranperda dimaksud yaitu Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bono, Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pelalawan dan Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
Dikatakan Abdullah, Pansus I DPRD Kabupaten Pelalawan telah melakukan berbagai kegiatan seperti melaksanakan pembahasan dengan instansi terkait terhadap tiga Ranperda dan dilanjutkan dengan melaksanakan konsultasi ke kementerian dan lembaga terkait.
Setelah dilakukan pembahasan terhadap tiga Ranperda bersama instansi terkait, menurut Abdullah, dapat disampaikan hasil pembahasannya. Tentang Ranperda Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bono, dijelaskan agar ranperda ini ditunda sampai Pemda benar-benar siap membentuk perusahaan umum daerah air minum, dalam hal kesiapan sarana prasarana jaringan operasional dan lain-lain.
Kemudian, sambung Abdullah, pihaknya menyarankan agar Pemda membentuk UPTD Air Minum di setiap kecamatan untuk memaksimalkan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan hasil pembahasan soal Ranperda Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
Selanjutnya, Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang harus diperdakan dalam waktu tiga bulan setelah PP tersebut diundangkan dalam lembaran negara dan ditindaklanjuti pengaturan teknisnya dalam Perbup Kabupaten Pelalawan.
"Dari hasil pembahasan Pansus I ini, kami dari Pansus DPRD Kabupaten Pelalawan sepakat menerima dua Ranperda yang diajukan oleh Pemda Pelalawan tahun 2017 dengan memberikan sejumlah rekomendasi," kata Abdullah.
Rekomendasi dimaksud, sambung Abdullah, agar Pemda melalui instansi terkait segera merumuskan Perbup sebagai turunan pelaksanaan Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Pelalawan dan melakukan sosialisasi pada masyarakat bersama DPRD terhadap Perda-Perda yang telah disahkan, khususnya terkait Perda P4GN.
Selanjutnya, tambah Abdullah, segera menyelesaikan rencana induk strategi pengelolaan air minum yaitu sistem pengembangan air minum Kabupaten Pelalawan (Rispam) dan mengajukan kepada Kementerian PUPR serta membentuk UPTD di setiap kecamatan, dan diminta kepada Pemda melalui bagian hukum Setda Pelalawan untuk melakukan penyempurnaan dalam penulisan legal draftingnya sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Sementara itu, Pansus II DPRD yang membahas tiga Ranperda lainnya menyampaikan hasil proses pembahasan yang telah dikaji Pansus tersebut. Dalam Pansus II yang dibacakan Ketua Pansus II, Abdul Muzakkir disampaikan, pembahasan Ranperda tentang Kebersihan dan Keindahan, Masjid Paripurna, dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2016.
Ranperda tentang Kebersihan dan Keindahan, menurut Muzakkir, Ranperda ini memuat 20 pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tertib, tentram, bersih, indah, dan nyaman.
Sedangkan Ranperda tentang Masjid Paripurna, dijelaskan, dalam rangka membangun masyarakat religius yang menjadi ciri khas Kabupaten Pelalawan sebagai bagian dari negeri Melayu, maka Pemkab Pelalawan telah mengusulkan Ranperda tentang Masjid Paripurna yang memuat 20 pasal.
Berikutnya, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2016, menurut Muzakkir, terhadap ranperda ini Pansus II DPRD Pelalawan dapat menerima dan menyetujui ranperda ini menjadi Perda Pelalawan sekaligus Pansus II DPRD Pelalawan mengapresiasi atas kerja keras Pemkab Pelalawan di tahun anggaran 2016, sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan semoga predikat WTP ini dapat dipertahankan di tahun berikutnya.
"Dari hasil pembahasan Pansus II ini, kami dari DPRD Pelalawan memberikan sejumlah rekomendasi, yakni, pada prinsipnya Pansus II DPRD Pelalawan dapat menerima tiga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2017 yakni ranperda tentang kebersihan dan keindahan, ranperda tentang masjid paripurna dan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelalawan tahun anggaran 2016," tambah Muzakkir.
Selanjutnya, diminta pada Pemda Pelalawan untuk dapat membuat Perbup sebagaimana yang tercantum dalam isi pasal dari setiap ranperda yang disetujui, dan diminta kepada Pemda Pelalawan melalui bagian hukum Setda Pelalawan untuk melakukan penyempurnaan legal drafting terhadap ketiga Perda ini sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
"Dengan telah disetujui Ranperda Kebersihan dan Keindahan diharapkan ke depannya Pemkab Pelalawan dapat meraih penghargaan Adipura. Tentunya hal ini bisa terwujud bilamana adanya kerja keras kita bersama dalam mewujudkan Pelalawan sebagai kabupaten yang bersih dan indah," kata Muzakkir.
Ia juga mengharapkan, ranperda Mesjid Paripurna ini dapat menjadi contoh dan motivasi untuk lebih menghidupkan syiar agama di setiap masjid yang ada di Kabupaten Pelalawan.
Sementara itu, Bupati Pelalawan, HM. Harris dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati, Drs H Zardewan MM mengatakan bahwa setelah melalui tahapan-tahapan proses pembahasan lima ranperda tersebut, maka Pemkab Pelalawan bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Pelalawan sepakat menyetujui lima ranperda untuk ditetapkan menjadi perda.
Pembahasan bersama lima ranperda tersebut berlangsung dalam suasana yang harmonis dan penuh dengan kekerabatan. Hal ini tentunya menandakan adanya sinergi dalam proses pembahasan hingga pengesahaan ranperda menjadi peraturan daerah.
Sedangkan ranperda hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
"Di mana, ranperda pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (P4GN) ini ditujukan untuk memberikan pedoman dan payung hukum bagi Pemkab Pelalawan dalam memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat di Kabupaten Pelalawan untuk dijadikan dasar dan pedoman," kata Bupati diwakili Wabup.
Sedangkan masalah Ranperda Masjid Paripurna, katanya, ini merupakan jiwa dan karakteristik masyarakat Kabupaten Pelalawan yang religius dan penuh tata krama guna membentengi diri dari pengaruh atau intervensi budaya liberal-sekuler yang masuk kemasyarakat melalui media informasi yang ada.
Ranperda kebersihan dan keindahan, dibuat dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Pelalawan yang tertib, tenteram, dan nyaman, diperlukan adanya pengaturan di bidang kebersihan dan keindahan yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana.
Sementara ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dibahas oleh Pansus II. Ranperda ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
"Lima Ranperda ini selanjutnya akan segera disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau sebagai pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang dilakukan Gubernur," tutupnya. Adv/DPRD Pelalawan
Editor :Tim Sigapnews
