Pimpinan DPRD Riau Sampaikan Duka atas Bencana di Sumatera Barat

Sigapnews.co.id, Pekanbaru -- Bencana banjir bandang yang meluluh lantakkan Provinsi Sumatera Barat mengundang duka pada Provinsi Riau. Untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat provinsi Riau, pimpinan DPRD Riau menyampaikan duka yang dalam atas musibah bencana alam yang melanda Sumatera Barat, Rabu (15/05/2024).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H. Hardianto dari fraksi Gerindra berharap bencana dahsyat yang dihadapi masyarakat Sumatera Barat segera berlalu.

"Semoga para korban menjadi sahid husnul khotimah. Duka Sumbar duka kami juga masyarakat Riau.l,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H. Hardianto, ketika membuka pertemuan silaturrahmi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini.

Wakil Ketua DPRD Riau juga menyampaikan, prihatin dan duka pemerintah dan masyarakat Sumbar saat ini. Sebagai provinsi bertetangga dekat, hubungan kekerabatan tidak bisa dipisahkan.

“Sejarah dan perkembangan peradaban pembangunan Riau dan Sumbar itu adalah satu rumpun melayu, dan silaturrahmi tidak akan putus dari kebutuhan hidup dan dinamika masyarakatnya,” ungkap Hardianto.

Hardianto juga menambahkan, semoga ranah minang kembali bangkit memperbaiki keadaan memulihkan sarana tranportasi dan segera membantu rumah penduduk yang rusak menjadi baru.

“Dibalik musibah tentu ada hikmah yang mesti kita petik dalam menjaga dan merawat alam ranah minang kembali indah dan nyaman untuk dikunjungi banyak orang serta mensejahterakan kehidupan masyarakatnya,” doanya.

Ketua rombongan Banmus DPRD Provinsi Sumatera Barat H. Arkadius Dt. Intan Bano dalam kesempatan itu juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan pimpinan DPRD Provinsi Riau yang begitu baik dan bersahabat.

“Kunjungan banmus DPRD Sumbar ke DPRD Provinsi Riau telah diagendakan dalam kegiatan kedewanan DPRD Sumbar. Walaupun telah melakukan perjalanan lebih dari 24 jam karena kondisi bencana kami tetap melakukan study koperatif kedewanan dan sharing informasi tentang kegiatan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) kegiatan DPRD baik evaluasi maupun mempersiapkan renja ke depan sesuai amanat undang-undang,” katanya.

Arkadius menambahkan, dengan akan berakhirnya masa jabatan DPRD periode 2019-2024, perlu melakukan evaluasi semua tugas-tugas yang menjadi kewajiban kedewanan yang belum terselesaikan.

“Perlu Banmus menjadwalkan dalam agenda kegiatan renstra serta kegiatan yang masih dalam pembahasan. Sehingga kegiatan tersebut dapat diselesaikan telat waktu sebelum masa berakhir pada tanggal 28 Agustus 2024,” katanya.

Diskusi berjalan dengan baik dalam suasana keakraban dan persaudaraan yang cair. Ada banyak hal yang menjadi pembicaraan terutama tentang ranperda RTRW, LKPJ, ranperda RPJPD dan lain sebagainya.

Termasuk juga persoalan yang pernah heboh soal retribusi air permukaan PLTA Koto Padang. DPRD Provinsi Riau juga mengajak dan menyarankan pemerintah provinsi Sumbar mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan pembangunan waduk gunung Malintang segera diselesaikan agar kendali debit air yang masuk ke Koto Panjang dapat terkendali dengan baik.

Sehingga dampak banjir di kabupaten kampar dan daerah sekitarnya dapat dikurangi. Karena saat ini kondisi hulu sungai yang masuk ke Koto Panjang hampir tidak terkendali karena ada pengrusakan hutan.(Adv)