Sekda Rohul Buka Workshop Audit Kinerja Inspektorat
Foto acara / Sigapnews.co.id
Sekda Rohul Buka Workshop Audit Kinerja Inspektorat
Rokan Hulu – Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), diberikan pembekalan audit kinerja dalam Workshop Audit Kinerja tahun 2019.
Kegiatan Workshop Audit Kinerja di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rohu 2019, digelar di Sapadia Hotel Pasir Pangaraian, Senin (25/2/2019), dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohu ‎ H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, bertujuan untuk mencapai‎ level tiga penuh kapabilitas APIP.
Dalam pmbukaan Workshop Audit Kinerja, juga dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Dikdik Sadikin AK, M.Si, dan sejumlah staf‎, Inspektur Inspektorat Rokan Hulu Helfiskar SH, MH dan para APIP, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohul.
Ketika membuka acara, Sekda Rohul Abdul Haris menegasakan, workshop dibuat untuk peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Rohul yang sampai saat ini masih berada di level tiga Provinsi Riau.
“Hanya tinggal ada satu komponen, yakni Audit Kinerja yang belum dilakukan agar bisa capai level tiga penuh untuk Inspektorat Kabupaten Rohul,†ungkap Sekda Rohul.
Sekda Abdul Haris berharap, kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Rohul nantinya bisa mencapai‎ level tiga penuh, karena sampai kini baru ada empat daerah di Indonesia yang baru mencapai level tiga penuh.
“Kami harapkan, APIP Inspektorat Rohulsegera mencapai level tiga penuh yang insya allah setelah mengikuti‎ nanti pelatihan pada hari ini bisa kita capai,†Paparnya.
Kemudian, untuk pembangunan secara fisik, bila sebelumnya hanya membandingkan antara perencanaan kesesuaian ketentuan, sampai pelaksanaan pembangunan, maka ke depan APIP harus mampu melakukan auditor mulai dari sebuah perencanaan sampai dengan pemanfaatannya.
“Ini akan ditambah lagi satu komponen penilaian, yakni atas apa‎ yang sudah kita lakukan apa dan kita kerjakan, itu menjadi penilaian sendiri bagi APIP,†sambung Sekda Abdul Haris.
Abduk Haris juga berharap, upaya mencapai kapabilitas level tiga penuh, auditor-auditor di lingkungan Inspektorat Rohul agar lebih bisa melaksanakan tugas dan fungsinya‎, terutama bagaimana melihat hasil kerja dilakukan seluruh OPD di lapangan, sampai tingkat pemanfaatan.
Di tempat yang sama, Inspektur Inspetorat Kabupaten Rohul, Helfiskar, didampingi sekretarisnya Muslim SE mengatakan, mealui kegiatan Workshop Audit Kinerja merupakan salah satu syarat guna memenuhi kapabilitas APIP level tiga penuh.
Sambung Helfiskar yang juga merangkap Plt Kepala BPKP Rohul, untuk kedepannya dalam mendukung level tiga penuh, seluruh OPD bersama Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, harus melakukan koordinasi terkait untuk setiap pelaksanaan kegiatan.
Helfiskar juga mengaku, Inspektorat Rohul ‎ dalam waktu dekat juga akan bentuk Majelis Tim Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dengan Sekretariat di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Rohul.
“Sekretarisnya itu sendiri‎ nantinya adalah Inspektorat , inilah upaya-upaya kita dalam meningkatkan level tiga penuh,†kata Helfiskar optimis.
Kepala BPKP Perwakilan Riau, Dikdik Sadikin yang menjadi narasumber mengatakan, agar bisa mencapai kapabilitas APIP Inspektorat level tiga penuh ada tiga elemen yang harus dipenuhi. Inspektorat Rohul kini sudah memenuhi lima elemen dicapai.
“Cuma tinggal satu elemen yakni, audit kinerja. Karena kami belum melihat ini ada audit kinerja‎ dan ini dipersyaratkan pada leveling tiga ini agar bisa terpenuhi,†jelas Dikdik.
†Audit kinerja lebih kepada efisiensi, ekonomis juga efektifitas. Jadi bicaranya gak sekedar apakah sudah efesien efektif, ekonomis juga efektif. Efektif dalam rangka kinerja itu sudah benar-benar dapat sampai ke masyarakat atau outcome, bukan sekedar output saja,†tambahnya.
Dikdik juga mengakui, banyak terjadi proyek bantuan dari pemerintah pusat yang tidak termanfaatkan oleh masyarakat.
“Dimana secara keungan itu 100 persen sudah terserap, juga
Dikdik juga mengakui, banyak terjadi proyek bantuan dari pemerintah pusat yang tidak termanfaatkan oleh masyarakat.
“Dimana secara keungan itu 100 persen sudah terserap, juga secara fisik sudah 100 persen. Namun,‎ secara pemanfaatan bagi masyarakat tidak ada. Sehingga kita menginginkan bukan hanya bekerja secara proyek saja, namun kegiatan yang sudah diaksanakan bisa dan memang harus dimanfaatkan oleh masyarakat,†terangnya.
Dikdik mengakui. APIP Inspektorat sudah bisa melihat pemanfaatan dari sebuah perencanaan, sehingga harus ikut, dan harus meningkatkan kapabilitasnya. APIP harus ikut sejak awal perencanaan, sehingga manfaat dari sebuah kegiatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat banyak.(ADV/kominfo).
Editor :Tim Sigapnews
