DPR dan BPKH Sosialisasi Dana Haji di Yogya, Biaya Diklaim Bisa Lebih Murah
Singgih Januratmoko Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI
SIGAPNEWS.CO.ID | YOGYAKARTA – Upaya menekan biaya haji sekaligus meningkatkan kualitas layanan menjadi pokok pembahasan dalam sosialisasi pengelolaan dana haji yang digelar Komisi VIII DPR RI bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Sleman, Sabtu–Minggu (13–14/9/2025).
Acara bertajuk “Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji” ini dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, bersama sekitar 200 peserta.
Di hadapan jamaah dan tokoh masyarakat, Singgih menegaskan pemerintah bersama DPR berkomitmen mencari solusi agar biaya haji lebih terjangkau. Salah satu caranya dengan memangkas masa tinggal di Mekkah dan Madinah.
“Jika jumlah pesawat yang disewa ditambah dan Bandara Thaif dimaksimalkan, masa tinggal bisa dipersingkat. Anggarannya bisa dialihkan untuk peningkatan layanan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Singgih juga menyinggung soal antrean haji yang saat ini mencapai 31 tahun. Menurutnya, pemerintah dan DPR tengah mengupayakan program-program khusus agar masa tunggu bisa dipangkas.
Sementara itu, Manajemen Risiko BPKH, Suryo Tri Utomo, mengungkapkan pengelolaan dana haji membuat jamaah hanya perlu membayar Rp49 juta dari total biaya Rp89 juta. “Investasi jangka pendek dan panjang membuat likuiditas kami dua kali lipat dari kebutuhan biaya haji, sekitar Rp10 triliun per tahun,” ujarnya.
Suryo menegaskan dana haji dikelola dengan prinsip syariah, kehati-hatian, dan memberikan manfaat. Ia juga menyebut BPKH setiap tahun meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Selain soal biaya, BPKH juga menjalankan program kemaslahatan, seperti pengadaan ambulans, mobil dakwah, renovasi masjid, hingga penguatan ekonomi umat. Program ini, kata Suryo, dapat berjalan dengan dukungan wakil rakyat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Editor :Tim Sigapnews
