Terbongkar! Dugaan Pungli Bulanan ASN-Honorer di Puskesmas Tanjung Ledong
Bendahara Kapitasi Puskesmas Tj Ledong Diduga Turut Terlibat Pungli, Pilih Bungkam Saat Dikonfirmasi
Labura - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencuat di lingkungan Puskesmas Tanjung Ledong, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Kali ini, sorotan tajam mengarah kepada bendahara kapitasi yang diduga terlibat langsung dalam pengutipan dana tidak resmi dari pegawai honorer dan ASN.
Informasi ini diungkapkan oleh seorang sumber terpercaya yang enggan disebutkan identitasnya. Ia menyatakan bahwa bendahara kapitasi ditugaskan untuk mengutip dana rutin dari seluruh tenaga kesehatan, dengan rincian Rp 141.000 per bulan dari pegawai honorer dan Rp 150.000 per bulan dari ASN.
“Semua dikutip secara rutin setiap bulan oleh bendahara, dan katanya disetorkan ke atasan,” ungkap sumber kepada Sigapnews Sumut pada Senin, 14 April 2025.
Praktik ini dinilai telah mencederai prinsip pengelolaan dana kapitasi yang semestinya dialokasikan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan tenaga medis. Dugaan pungli ini juga menjadi potret buram tata kelola dana kesehatan di wilayah pesisir Labura.
Tim Sigapnews Sumut telah mencoba mengonfirmasi langsung kepada bendahara kapitasi Puskesmas Tanjung Ledong melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak yang bersangkutan memilih bungkam tanpa memberikan tanggapan.
Sikap diam ini menambah daftar panjang pejabat yang menutup diri atas dugaan pungli yang tengah menjadi perhatian publik. Sebelumnya, Kepala Puskesmas Dewi Daulay, SKM, serta Kepala Dinas Kesehatan Labura berinisial HJN, juga tidak memberikan klarifikasi meskipun telah dihubungi beberapa kali.
Jika benar terjadi, praktik ini menjadi bentuk penyimpangan serius terhadap dana kesehatan. Publik pun mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan menyelidiki dan menindak pihak-pihak yang terlibat.
Sigapnews Sumut akan terus memantau perkembangan kasus ini demi menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan daerah.
Editor :Tim Sigapnews
